Kukar, infosatu.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kutai Kartanegara (Kukar) Kalimantan Timur (Kaltim) menyebut penyesuaian besar-besaran harus ditempuh pemerintah daerah akibat turunnya nilai transfer keuangan dari pusat.
Perubahan itu membuat belanja birokrasi menjadi sasaran utama efisiensi, termasuk kegiatan rutin yang selama ini menyerap anggaran cukup besar.
Sunggono menjelaskan bahwa penurunan transfer dana tahun ini mencapai level yang signifikan.
Kondisi itu memaksa pemerintah daerah memangkas berbagai pos dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Berkurang separuhnya, jadi banyak kegiatan yang akan terifisienkan,” ujar Sunggono di Tenggarong, Senin, 20 Oktober 2025.
APBD Kukar yang sebelumnya berada di kisaran Rp12 triliun disebut harus direvisi menjadi sekitar Rp6,5 triliun pada tahun anggaran 2026.
Pemangkasan terbesar diarahkan pada kegiatan perangkat daerah yang dianggap masih bisa dibatasi.
Perjalanan dinas dan rapat-rapat menjadi dua sektor pertama yang direstrukturisasi.
Biaya konsumsi kegiatan tatap muka akan ditekan, sementara koordinasi diarahkan melalui platform virtual.
Pergeseran pola kerja berbasis teknologi, seperti penggunaan zoom meeting, menjadi alternatif untuk menekan pengeluaran operasional.
Kebijakan efisiensi juga menjangkau pengadaan pakaian dinas, yang rencananya ditunda atau dikurangi sesuai kebutuhan.
Di tengah penyesuaian tersebut, Sunggono menegaskan masih ada komponen yang akan dijaga agar tidak terdampak langsung.
“Tapi yang saya usahakan adalah anggaran TPP tidak berkurang, meskipun ASN dan P3K kita hampir menyentuh angka 20 ribu,” kata Sunggono.
Menurutnya, kesejahteraan aparatur sipil tetap perlu dijaga agar pelayanan pemerintahan tidak melemah.
Semangat kerja dan kedisiplinan pegawai dianggap menjadi penopang utama jalannya birokrasi, terlebih di masa efisiensi anggaran.
Ia mengingatkan bahwa pemerintah tidak akan memberi toleransi terhadap kelalaian pegawai.
“Tahun depan ini, baik PNS ataupun P3K akan diperlakukan disiplin yang sangat ketat, karena beban pembiayaannya sangat berat,” sebutnya.
Upaya efisiensi yang diterapkan kini merupakan bagian dari adaptasi fiskal Pemkab Kukar.
Pemerintah memastikan langkah itu tidak sampai mengganggu pelayanan publik dan tetap menopang keberlanjutan pembangunan di Kukar.
