Kukar, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menegaskan komitmennya memperkuat kemandirian desa melalui program ketahanan pangan dan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Komitmen tersebut disampaikan dalam kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Ketahanan Pangan di Desa dan Pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang digelar di Hotel Grand Elty, Jumat, 24 Oktober 2025.
Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, yang dibacakan oleh Sekretaris Daerah, Sunggono, ditegaskan bahwa ketahanan pangan menjadi fondasi utama bagi pembangunan desa yang tangguh dan berdaya saing.
Pemerintah daerah, kata dia, berupaya mewujudkan desa yang kuat secara ekonomi melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga desa.
Menurutnya, program ketahanan pangan desa merupakan bagian dari upaya mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya pada tujuan desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, serta desa yang sehat dan sejahtera.
“Kami ingin memastikan masyarakat desa memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan aman, dengan tetap berlandaskan pada potensi sumber daya lokal,” ujarnya.
Ia menambahkan, pemerintah pusat telah menetapkan minimal 20 persen dana desa dialokasikan untuk program ketahanan pangan. Kebijakan itu, menurutnya, harus diiringi dengan penguatan peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan lembaga ekonomi desa lainnya agar program berjalan efektif.
“Kita ingin memastikan program ini tidak hanya seremonial, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat desa,” tambahnya.
Dalam kesempatan itu, Sunggono juga menyoroti pentingnya pembentukan Koperasi Desa Merah Putih sebagai wadah ekonomi rakyat menuju visi besar Indonesia Emas 2045.
Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh kepala desa dan masyarakat yang telah berpartisipasi aktif dalam pembentukan koperasi di setiap desa dan kelurahan.
“Tepuk tangan untuk seluruh masyarakat desa yang telah bekerja keras mewujudkan koperasi ini,” serunya di sambut tepuk tangan peserta.
Meski demikian, Sunggono mengingatkan agar koperasi tidak terjebak dalam program yang terlalu kaku.
Menurutnya, koperasi harus tumbuh dari inisiatif masyarakat agar mampu beradaptasi dengan kebutuhan lokal.
“Koperasi itu harus lahir dari inisiatif masyarakat, bukan sekadar mengikuti perintah program. Kalau ada potensi lokal yang bisa dikembangkan, jangan ragu untuk melangkah,” tegasnya.
Ia mencontohkan beberapa koperasi desa yang mulai bergerak di bidang pertanian membutuhkan alat panen combine harvester untuk meningkatkan efisiensi kerja.
“Kalau koperasi bisa membeli dan mengelolanya, itu akan jadi aset produktif yang menguntungkan semua anggota,” jelasnya.
Selain koperasi, ia juga menekankan pentingnya sinergi antara BUMDes dan Koperasi Merah Putih agar keduanya tidak saling bersaing, tetapi saling menguatkan.
“Dua lembaga ini harus berjalan beriringan dalam mendorong percepatan pembangunan dan ketahanan pangan di desa,” katanya.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi bagian penting dalam kebijakan ketahanan pangan di Kukar. Saat ini, terdapat 74 titik dapur MBG yang setiap hari menyiapkan makanan bagi sekitar 3.500 anak.
“Program ini membutuhkan dukungan dari koperasi dan pelaku usaha lokal agar bahan baku bisa disuplai langsung dari desa,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kukar, Arianto, menambahkan bahwa pihaknya mulai menjalin kemitraan antara koperasi dan pelaksana program MBG di sejumlah kecamatan.
“Di Kecamatan Anggana, misalnya, koperasi sudah dilibatkan dalam penyediaan bahan baku untuk dapur MBG. Ini langkah kecil, tapi sangat berarti bagi kemandirian desa,” ujarnya.
Arianto berharap seluruh kepala desa, pengurus koperasi, dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat memiliki visi dan strategi yang selaras dalam mengelola ketahanan pangan serta pengembangan koperasi berbasis potensi lokal.
