Samarinda, infosatu.co – Bukan hanya ekonomi masyarakat kecil yang terdampak, namun semua sektor di Indonesia merasakan hal demikian selama adanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).
Ketika pemerintah pusat menetapkan PPKM kepada sebuah daerah, maka memang akan ada pihak yang merasa tidak perlu melakukan itu.
Hal tersebut dikatakan Wakil Ketua Komisi IV Ely Hartati Rasyid saat ditemui media ini di Gedung D DPRD Kaltim, Selasa (10/8/2021).
Dari pandangan Komisi IV yang membidangi kesehatan, Ely merasa bahwa PPKM itu merupakan cara pemerintah untuk memberitahu dan membuat masyarakat sadar jika Indonesia masih mengalami pandemi Covid-19.
Memang benar pandemi tidak berhubungan ketika akses jalan ditutup, malah hal itu membuat masyarakat jadi kesulitan. Tapi dengan begitu akan memperkecil gerak masyarakat.
“PPKM ini memberikan pelajaran pada masyarakat kalau kita harus taat protokol kesehatan (prokes), ini kewajiban bukan hanya anjuran,” sebutnya.
Jika berbicara soal terdampak, semua orang pasti mengalaminya dan itu bukan hanya masyarakat kecil saja tapi seluruh rakyat Indonesia.
“Ini dua mata sisi, para UMKM ingin kebijakan longgar tapi Dinas Kesehatan (Dinkes) maunya diperketat. Kita kan harus ada jalur tengah, di sisi lain orang mau mencari makan tapi kemudian PPKM tetap jalan,” terangnya.
Menurut politikus PDI-P itu, butuh formulasi yang luar biasa agar keseimbangan terjadi, yakni PPKM tetap berlangsung namun masyarakat juga terpenuhi kebutuhannya.
“Harus ada ide strategis yang brilian agar semuanya seimbang, sementara pemerintah masih banyak kekurangan dan mereka kewalahan. Apalagi rumah sakit banyak yang penuh dan nakes terpapar,” paparnya.
Ely paham jika pemerintah belum punya formulasi jitu, namun semuanya harus beradaptasi terhadap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.
“Tidak ada negara yang bisa lolos menghadapi pandemi ini, saya berharap masyarakat sadar dan berkorbanlah. Memang harus berkorban menghadapinya dan saling membantu,” tegasnya. (editor: irfan)
