Bontang, infosatu.co – Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Bontang Nursalam mengingatkan wacana pemekaran wilayah harus memenuhi persyaratan administrasi.
“Agar tidak timbul persoalan baru dikemudian hari,” ungkapnya saat Rapat Kerja (Raker) bersama Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Bontang di Gedung Sekretariat DPRD Bontang, Senin (12/4/2021).
Politikus Golkar itu juga menyatakan bahwa pemekaran yang dilakukan jangan sampai terlihat seperti dipaksakan. Pemkot juga harus melihat kemampuan daerah.
“Wilayah yang dimekarkan itu agar tidak tertinggal dengan daerah lain. Tapi harus diperhatikan juga syarat administrasinya, terpenuhi atau tidak,” bebernya kepada infosatu.co.
Kata dia, jangan sampai jika pemekaran dilakukan malah akan menambah beban daerah yang membuat APBD tidak terkendali,” jelasnya.
Selain itu, dirinya juga menyinggung wilayah Bontang Lestari yang direncanakan akan bertambah dua kelurahan baru yakni Nyerakat Lestari dan Pesisir Lestari.
“Jika tidak memenuhi syarat jangan dipaksakan. Itu akan menimbulkan masalah. Jadi bukan hanya sekadar memindahkan saja tapi harus diperhatikan kemampuan daerah,” ujarnya.
Sebagai informasi, Pemkot Bontang mengusulkan delapan kelurahan baru di antaranya Tanjung Limau, Bukit Sekatup Damai (BSD), Loktuan Raya, Berbas Ulu, Nyerakat Lestari, Pesisir Lestari, Telihan Indah dan Bukit Sintuk.
Namun saat ini, rancangan tersebut masih dalam bentuk draf. Progres drafnya pun sudah mencapai 90 persen. Setelah rampung, akan dibahas bersama anggota DPRD dan panitia khusus (pansus) untuk dijadikan Perda. (editor: irfan)
