Samarinda,infosatu.co – Ketua Komisi II DPRD Kota Samarinda, Fuad Fakhruddin menyebut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) berkemungkinan besar menjadi salah satu motif terjadinya kebijakan pemerintah pusat terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM).
“Saat ini sebagaimana kita semua ketahui bahwa pemerintah dengan semangatnya untuk fokus pembangunan di IKN dan itu akan dimulai pada 2023. Mungkin ada motif seperti itu cuma kita tidak tahu ya,” kata Fuad melalui sambungan telepon di Samarinda, Selasa (6/9/2022).
Fuad mengaku dirinya memang tidak tahu terkait perhitungan dalam pengambilan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut, apakah memang benar yang dikatakan pemerintah yaitu membebani APBN atau ada faktor lain yakni pembangunan IKN.
“Hanya saja pemerintah menyampaikan bahwa negara itu terbebani dengan subsidi yang begitu besar dan subsidi itu tidak digunakan oleh masyarakat yang notabene di level ke bawah,” tuturnya.
“Jadi subsidi itu banyak dinikmati level atas kata pemerintah, padahal dengan kenaikan BBM, akan menaikkan inflasi juga. Tentu akan mengganggu ekonomi, ya pasti,” sambungnya.
Ia menyayangkan, saat ini pasca pandemi Covid-19 geliat ekonomi masih belum optimal. Kenaikan harga BBM tentu akan mengganggu perekonomian masyarakat yang baru kembali merangkak.
“Dengan pulihnya pasca Covid-19 ini masyarakat sudah memulai usaha lagi, tapi dengan kenaikan seperti ini tentu hitungan yang kemarin dimungkinkan ada keuntungan jadi tidak didapat,” kata politisi Gerindra Dapil Sungai Kunjang itu.
Ia pun meminta pemerintah agar tidak menutup mata dan telinga dalam mendengar aspirasi masyarakat. Masyarakat juga diminta agar tidak panik karena kebijakan tersebut sudah terjadi dan sudah diumumkan oleh pemerintah sendiri.
“Mudah-mudahan ke depannya melalui lobi-lobi di elit tingkat tinggi atau di pusat tentunya masyarakat daerah ini berharap supaya tidak terjadi kenaikan dan mudah-mudahan suara dari kita ini tersampaikan,” harapnya.
