Samarinda, infosatu.co — Meski harus menghadapi pemangkasan anggaran hingga Rp18 miliar pada tahun 2026, Dinas Sosial Kalimantan Timur (Dinsos Kaltim) memastikan seluruh layanan dasar bagi penyandang disabilitas tetap berjalan sesuai standar.
Pemprov Kaltim menilai perlindungan bagi penyandang disabilitas merupakan mandat yang harus dipenuhi, terlepas dari dinamika fiskal daerah.
Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menuturkan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan terutama pada kegiatan yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Dari total anggaran Rp124 miliar pada 2025, pagu tahun depan turun menjadi sekitar Rp106 miliar. Namun ia menegaskan, “Belanja untuk pelayanan dasar sama sekali tidak kami koreksi.” tegasnya pada awak media di UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Odah Bersama, Sabtu 6 Desember 2025.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keberlanjutan sejumlah program prioritas, antara lain rehabilitasi sosial di dalam panti, pelatihan keterampilan, pemberdayaan ekonomi, hingga bantuan langsung bagi penyandang disabilitas.
Berdasarkan data SIDA Bebagi, Dinsos mencatat hampir 12 ribu penyandang disabilitas tersebar di Kaltim.
Sebagian di antaranya membutuhkan intervensi berkelanjutan karena tidak memiliki kemampuan untuk hidup mandiri.
Dinsos tengah merampungkan persiapan operasional UPTD Panti Rehabilitasi Sosial Odah Bersama di Sungai Kunjang.
Fasilitas berkapasitas hingga 200 penyandang disabilitas itu dirancang sebagai pusat layanan terpadu untuk berbagai ragam disabilitas, termasuk menyediakan bangsal khusus bagi eks ODGJ.
Meski bangunan fisik selesai pada 2024, berbagai kelengkapan seperti interior, furnitur, dan sistem keamanan baru rampung tahun ini.
Tahap berikutnya adalah penataan sumber daya manusia dan penetapan kepala UPTD.
Pemindahan perdana sekitar 30 penerima layanan dari PSBR D.I Panjaitan telah dimulai secara bertahap.
“Kami menargetkan panti ini dapat beroperasi penuh pada awal tahun depan,” jelasnya.
Selain layanan panti, pelatihan keterampilan bagi penyandang disabilitas juga dipastikan tetap berlanjut.
Dua angkatan sebelumnya, masing-masing 36 peserta, sudah menyelesaikan program. Kendati pembagian toolkit sempat mundur karena proses pengadaan, bantuan usaha itu dijadwalkan segera disalurkan.
“Harapannya mereka bisa memulai usaha dan sebagian bisa kami hubungkan dengan dunia kerja,” harapnya.
Dorongan kepada perusahaan untuk memenuhi kuota 1 persen pekerja disabilitas juga terus dilakukan.
Meski anggaran teknis untuk program tersebut berkurang separuh, pemerintah menilai kualitas layanan tidak boleh menurun.
“SPM ini wajib. Pemerintah tidak boleh menurunkannya. Target kami, pelayanan sosial di Kaltim harus lebih baik,” terangnya.
Melalui penguatan layanan panti, pelatihan keterampilan, dan pemberdayaan ekonomi, Pemprov Kaltim berharap kualitas hidup penyandang disabilitas dapat meningkat secara berkelanjutan.
Efisiensi anggaran disebut tidak boleh menjadi alasan melemahkan komitmen tersebut.
