Balikpapan, infosatu.co – Gubernur Kaltim melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi menerima kunjungan kerja (kunker) Ketua dan Anggota Panja Komisi II DPR RI di KPU Kota Balikpapan.
Kunker ini berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 bersama Komisi II DPR RI, Selasa (30/3/2021). Kegiatan ini langsung dihadiri Ketua Tim Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung dan Anggota DPR RI Anwar Hafid.
Dalam kegiatan ini, Jauhar menyampaikan beberapa penjelasan terkait Pilkada Serentak 2020 yang telah terselenggara di Kaltim pada 9 Desember 2020 terlaksana di 8 kabupaten/kota kecuali Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
“Terselenggara di Kota Samarinda, Balikpapan, Bontang, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), Kutai Timur (Kutim), Kutal Barat (Kubar), Mahakam Ulu (Mahulu), Berau dan Paser,” ungkapnya kepada infosatu.co, Selasa (30/3/2021).
Jauhar menegaskan Pilkada Serentak 2020 terlaksana aman dan lancar sebab Pemprov Kaltim bersama pihak terkait bersinergi dan berkoordinasi dengan baik mulai dari persiapan, penganggaran dana, pengamanan hingga pelaksanaan Pilkada seperti pencoblosan dan penghitungan suara.
Begitupun pasca Pilkada yaitu penyelesaian sengketa, penetapan pemenang dan lain sebagainya.
“Enam pasangan bupati/wali kota terpilih sudah dilantik pada 26 Februari 2021 lalu,” jelasnya.
Pelantikan tetap menyesuaikan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 dan diikuti undangan terbatas khusus untuk Bupati dan Wakil Bupati Mahulu, sebab terkendala terbatasnya akses telekomunikasi.
“Terkendala internet karena berada di daerah perbatasan. Maka dilakukan langsung di Pendopo Odah Etam Kompleks Kantor Gubernur Kaltim di Samarinda, sedangkan 5 pasangan lainnya secara virtual,” terangnya.
Adapun pasangan bupati/wali kota yang belum dilantik adalah Kubar, Balikpapan dan Bontang. Tiga kepala daerah yang belum dilantik ini akan menyusul dalam waktu dekat.
“Dalam waktu dekat akan kita lakukan pelantikan terhadap tiga kepala daerah,” ucapnya.
Ditanya media ini kapan tepatnya tiga kepala daerah tersebut dilantik, Jauhar menerangkan bahwa semua keputusan ada pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia (RI).
“Kita menunggu arahan dari Mendagri, karena pada dasarnya pelantikan itu dilakukan secara serentak nasional sesuai dengan gelombangya. Untuk gelombang pertama Februari, gelombang kedua April dan gelombang ketiga Juli,” tegas Jauhar. (editor: irfan)
