Samarinda, infosatu.co – Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Agus Suwandi menyoroti perlunya pengelolaan yang optimal terhadap berbagai aset dan infrastruktur olahraga yang telah direhabilitasi dengan anggaran besar oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Dalam agenda peninjauan ke beberapa fasilitas milik Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kaltim, Agus mengungkapkan keprihatinannya jika aset yang sudah diperbaiki tersebut tidak segera dimanfaatkan.
Salah satu sorotan utama adalah Stadion Kadrie Oening di Sempaja yang menelan biaya hampir Rp10 miliar. Ia menegaskan pentingnya penggunaan maksimal terhadap stadion tersebut agar tidak menjadi proyek mubazir.
“Jangan sampai setelah diperbaiki, malah tidak digunakan. Padahal fasilitas olahraga sangat dibutuhkan oleh masyarakat,” kata Agus belum lama ini.
Selain itu, ia mengusulkan agar status pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) di bawah Dispora diubah menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).
Menurutnya, perubahan ini akan memungkinkan pengelolaan aset secara lebih profesional dan mandiri.
Agus juga menyinggung Convention Hall yang saat ini masih berada di bawah kendali Biro Umum. Ia menilai pengelolaannya terlalu birokratis sehingga menghambat pemanfaatan maksimal.
“Kalau bisa dibuat lebih fleksibel. BLUD atau kerja sama dengan pihak swasta bisa mempercepat pemanfaatan aset,” ujarnya.
Hotel Atlet juga menjadi perhatian Pansus. Proyek rehabilitasi hotel ini menghabiskan anggaran sekitar Rp111,2 miliar. Agus menegaskan bahwa pemerintah provinsi harus segera menetapkan sistem pengelolaan dalam waktu 100 hari ke depan agar bangunan tidak terbengkalai.
“Kita tidak ingin bangunan sebesar ini justru jadi beban. Kalau dibiarkan, aset akan menyusut dan nilai ekonominya turun,” tuturnya.
Tak hanya itu, Convention Hall yang direhabilitasi dengan anggaran sekitar Rp11,9 miliar juga mendapat masukan. Agus menyarankan gedung tersebut tidak hanya digunakan untuk kegiatan seremonial, tetapi juga sebagai pusat kegiatan pemerintahan atau disewakan guna menambah pendapatan daerah.
“Banyak gedung pemerintah yang tidak digunakan secara maksimal. Daripada dibiarkan, lebih baik dikondisikan ke gedung seperti Convention Hall,” usulnya.
Agus juga menyinggung proyek Lapangan Tenis Vorvo yang telah dua kali mengalami perpanjangan waktu pengerjaan. Ia menekankan proyek senilai Rp6,86 miliar itu harus diselesaikan tepat waktu dan langsung digunakan setelah rampung.
“Kami harap agar seluruh proyek ini dapat dimanfaatkan secara efektif demi meningkatkan efisiensi anggaran dan memberikan layanan publik yang lebih baik bagi masyarakat Kaltim” pungkasnya.
