Samarinda, infosatu.co – Aset daerah merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah untuk menjadi manfaat di masa depan agar dapat digunakan.
Sehingga, sangat perlu dilakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, akuntabel, efesien dan efektif. Mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian dan pemanfaatan serta pengawasannya.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim Nidya Listiyono mengatakan inventarisasi aset daerah (IAD) itu sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah, nilai dan kondisi barang milik negara atau daerah pada saat tertentu.
“Jadi begini, kemarin waktu rapat dengar pendapat (RDP), kita mengusulkan apakah perlu dibentuk panitia khusus (pansus) atau tidak. Nanti kita bahas bersama, dari fraksi mengusulkan adanya pansus tersebut,” ungkapnya beberapa waktu lalu.
Pansus IAD dimaksudkan sebagai upaya legislatif dalam hal membantu Pemprov Kaltim untuk membenahi dan mentracking inventarisir aset-aset yang dimiliki oleh Kaltim.
“Kan dari situ, kita akan mengetahui di mana saja aset kita, di mana lokasinya, apakah sudah tersertifikasi atau belum, terawat atau tidak, apakah sudah menghasilkan PAD atau belum,” jelas Tiyo sapaan akrabnya.
Menurutnya terkait aset daerah ini, di luar negerti itu asetnya bekerja sedangkan pemerintahnya santai-santai menikmati hasil untuk pendapatan asli daerah (PAD).
“Sementara kalau di kita, asetnya tidak bekerja sehingga pemerintah tidak mendapatkan apa-apa untuk PAD,” terang politikus Golkar ini.
Jadi sangat perlu yang namanya pasif income dan aktif income. Pasif income itu artinya bagaimana pemerintah bisa berpikir untuk memaksimalkan aset-aset daerah agar menghasilkan.
“Kan bisa saja aset kita itu disewa ataupun dikerjasamakan agar menghasilkan dan daerah mendapat PAD,” tegasnya. (editor: irfan)
