Samarinda, infosatu.co – Fraksi Partai Amanat Nasional dan Partai NasDem (PAN–Nasdem) DPRD Provinsi Kalimantan Timur meminta Pemerintah Provinsi untuk menindaklanjuti secara konkret ratusan aspirasi masyarakat yang berhasil dihimpun dalam kegiatan reses masa sidang II tahun 2025.
Sekretaris Fraksi PAN-Nasdem, Baharuddin Demu, menyampaikan total 298 usulan masyarakat tercatat dari 65 titik reses di berbagai daerah pemilihan.
“Kami telah turun langsung ke desa-desa, kelurahan, dan kecamatan. Sebanyak 298 usulan yang kami catat bukan sekadar angka, tapi suara nyata masyarakat yang menunggu kehadiran negara,” ujar Baharuddin dalam Rapat Paripurna Ke-28 DPRD Kaltim, Senin, 4 Agustus 2025.
Bidang infrastruktur menjadi perhatian utama, dengan keluhan seputar jalan lingkungan rusak, buruknya drainase, hingga minimnya penerangan jalan umum.
Masyarakat juga menyoroti sulitnya akses air bersih, yang ditandai dengan banyaknya permintaan pengadaan sumur bor.
“Kami banyak menerima permintaan pembangunan atau perbaikan jalan lingkungan, pengadaan sumur bor, dan lampu jalan. Ini adalah masalah dasar yang semestinya sudah ditangani sejak lama,” ucap Baharuddin.
Di sektor pendidikan, sistem zonasi PPDB menjadi sorotan. Warga mengeluhkan sistem tersebut justru membuat anak-anak dari kawasan padat penduduk tidak bisa mengakses sekolah negeri terdekat.
Fraksi PAN-Nasdem juga mengangkat persoalan kurangnya dukungan untuk sekolah swasta, khususnya soal bantuan uang pangkal.
“Masyarakat meminta agar kebijakan zonasi ditinjau ulang karena memicu ketimpangan dan tekanan psikologis bagi anak-anak,” jelasnya.
Dalam bidang pertanian, masyarakat berharap ada bantuan pupuk, bibit, dan peralatan pertanian yang merata.
Sementara nelayan meminta dukungan berupa perahu dan mesin, agar bisa meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan.
“Banyak petani dan nelayan kita yang tidak bisa berkembang karena minim akses terhadap sarana produksi. Kalau tidak kita bantu, mereka akan terus tertinggal,” tambahnya.
Aspirasi juga muncul dari sektor keagamaan, termasuk permintaan bantuan pembangunan rumah ibadah dan fasilitas kegiatan sosial keagamaan lainnya.
Hal ini, menurut Fraksi PAN–Nasdem, mencerminkan pentingnya dukungan pemerintah terhadap harmoni sosial dan spiritual masyarakat.
“Permintaan untuk bantuan rumah ibadah sangat tinggi. Ini bukan sekadar soal bangunan, tapi juga tentang menjaga harmoni dan identitas komunitas,” kata Baharuddin.
Fraksi PAN–Nasdem menegaskan bahwa seluruh hasil reses harus dijadikan landasan penyusunan program pembangunan yang relevan dan berdampak langsung.
Mereka mendorong agar Pemprov Kaltim tidak hanya mencatat aspirasi, tetapi juga merealisasikannya.
“Jangan biarkan suara rakyat ini tenggelam dalam tumpukan kertas. Pemerintah perlu membuat program-program yang konkret sebagai jawaban dari aspirasi yang kami serap,” pungkas Baharuddin.
