Samarinda, infosatu.co – Meskipun Kalimantan Timur (Kaltim) memiliki sumber daya alam yang melimpah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi ini dinilai masih belum mencukupi untuk mendukung pembangunan secara optimal.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menekankan bahwa pemerintah daerah harus memprioritaskan optimalisasi pendapatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, dengan luas wilayah mencapai 12,7 juta hektare, Kaltim membutuhkan anggaran besar untuk membangun infrastruktur dan meningkatkan pelayanan publik.
Namun, masih banyak potensi pendapatan yang belum tergarap secara maksimal, terutama dari sektor pajak daerah.
“Sumber pendapatan kita sebenarnya banyak, tetapi belum semua terserap dengan baik. Ini yang harus kita dorong agar lebih optimal,” ujar Rudy dalam sebuah pernyataan di Samarinda pada Kamis, 20 Maret 2025.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim, distribusi hasil pajak daerah pada 2024 menunjukkan bahwa Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menerima Rp1,1 triliun, lebih besar dibandingkan Samarinda yang memperoleh Rp654 miliar dan Kutai Kartanegara (Kukar) sebesar Rp614 miliar.
Hal ini menjadi sorotan mengingat jumlah penduduk Kutim lebih sedikit dibandingkan Samarinda dan Kukar, yang memiliki lebih banyak perusahaan tambang.
Seharusnya, daerah dengan aktivitas ekonomi lebih besar, terutama dari sektor pertambangan dan industri, memperoleh dana bagi hasil yang lebih besar pula.
“Kita memiliki banyak perusahaan tambang, tapi dana bagi hasil pajak dari sektor ini belum terlihat maksimal. Perikanan juga nol, perhubungan pun nol. Ini yang harus kita benahi,” tambah Rudy.
Ia menegaskan bahwa optimalisasi pajak, baik dari PKB, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), maupun pajak sektor pertambangan, harus mencapai 100 persen.
Menurutnya, belum optimalnya penerimaan pajak bukan disebabkan oleh kebocoran, tetapi lebih karena masih banyak potensi pajak yang belum tergarap sepenuhnya.
Selain itu, Rudy juga menyoroti kecilnya dana bagi hasil dari sektor perkebunan kelapa sawit.
Dengan luas perkebunan mencapai 1,4 juta hektare, Kaltim hanya memperoleh Rp16 miliar dari pemerintah pusat.
“Ini juga yang perlu kita perjuangkan agar lebih adil,” tegasnya.
