Samarinda, infosatu.co – Aksi penolakan terhadap rencana pemindahan SMAN 10 Samarinda terus berlanjut. Orang tua dan murid SMAN 10 Samarinda melakukan orasi di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Jalan Gajah Mada, Selasa (4/1/2022).
Selain melakukan orasi, aksi massa juga diwarnai dengan pembakaran ban serta pengumpulan koin. Massa yang berujuk rasa juga membagikan nasi kotak kepada orang-orang di sekitar lokasi.
Ketua Koordinator Paguyuban SMAN 10 Samarinda Muhammad Ali membeberkan bahwa penggalangan dana sejuta koin ini punya tujuan tersendiri.
Maksudnya, untuk menunjukkan kepada pemerintah bahwa koin itu sebagai bentuk aspirasi menolak pemindahan SMAN 10 Samarinda.
“Ini nah tukarannya uang koin, kami beli kembali tanah pemerintah. Yang penting kami tidak bergeser dari HM Riffadin,” ungkapnya.
Disinggung soal pembakaran ban, Ali mengatakan aksi itu merupakan hal yang biasa terjadi di dalam demo. Artinya, hanya sebagai lambang penolakan saja.
“Murid SMAN 10 Samarinda adalah anak-anak yang cerdas, saya yakin perbuatan anarkis tidak terjadi. Kecuali jika tidak didampingi orang tua murid mungkin bisa saja terjadi, tapi selama kami dampingi Insya Allah tidak akan terjadi,” tegasnya.
Setelah diterima Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk berdiskusi, orang tua dan murid SMAN 10 Samarinda masih akan menunggu diskusi lanjutan pada pukul 14.00 Wita.
“Sementara Kadisdik rapat di DPRD Kaltim, kami menunggu siapa tahu dapat mengikuti rapat di sini juga. Kami mau mendengar hasil rapat dari DPRD, karena yang jelas kami tidak mau pindah,” paparnya.
Menurutnya, pemerintah boleh saja menolak aspirasi yang telah diutarakan murid, orang tua dan masyarakat Samarinda Seberang. Namun ditegaskan Ali, SMAN 10 Samarinda tidak akan pindah dari HM Riffadin.
“Boleh saja menolak dan terserah karena itu kewenangan pemerintah, yang jelasnya kami tetap berjuang agar tidak bergeser dari HM Riffadin. Alasannya karena sistem zonasi, kami butuh sekolah itu karena ada sistem zonasi,” katanya.
Di Samarinda Seberang itu tegas Ali, masih sangat membutuhkan SMA Negeri. Sementara SMA Negeri yang ada itu masih sedikit dan tidak dapat menampung lulusan SLTP setiap tahunnya.
“Kenapa tidak digelontorkan dana agar SMAN 17 cepat selesai, kenapa SMAN 4 tidak diperbaiki fasilitasnya. Kenapa tidak membangun SMAN 10 jika memang mau pindah, ini malah mau dipindah ke Education Center. Tetap harus ada SMAN 10 di sana,” ucapnya.
Jika pemerintah memang mau memberikan Kampus A kepada Yayasan Melati, orang tua murid dan masyarakat Samarinda Seberang mempersilahkan hal tersebut dengan satu syarat.
“Silahkan monggo, namun bangunkan kami gedung. Kan banyak tanah Pemprov di Samarinda Seberang, cukup Rp 19 miliar saja. Jangan dibangun untuk Education Center,” terangnya.
Menanggapi hal itu, Kepala Biro Administrasi Pimpinan (ADPIM) Setda Kaltim M Syafranuddin membenarkan bahwa belum ada keputusan terkait diskusi yang digelar bersama murid, orang tua dan masyarakat Samarinda Seberang.
“Kita tampung harapan masyarakat dan pelajar, lalu kita sampaikan kepada pimpinan. Nanti mereka menyampaikan lagi sekitar pukul 14.00 Wita,” bebernya.
