Samarinda,infosatu.co-Kritik disampaikan Anggota DPRD Kaltim Sarkowi V Zahry kepada Pemprov Kaltim. Kritik Owi, lantaran ia merasa Pemprov Kaltim tak cukup serius menindaklanjuti hampir semua rekomendasi dewan.
Owi lantas mencontohkan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021, dimana DPRD sudah melakukan proses melalui Pansus LKPj Gubernur Kalimantan Timur.
DPRD pun telah menyampaikan sikap dan masukan terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2021 dan secara formal Gubernur hanya menjawab dan merespons lewat Plt Sekda Kaltim H Riza Indra Riadi.
“Jawaban Pemprov hanya untuk menyenangkan. Padahal itu bukan satu-satunya yang dianggap penting. Sebab yang sangat penting adalah bagaimana tindak lanjut dari rekomendasi-rekomendasi yang disampaikan DPRD Provinsi Kalimantan Timur baik melalui Pansus maupun Badan Anggaran,” ketus Owi, di DPRD Kaltim, saat Rapat Paripurna Ke-22, Senin (20/6/2022).
Karena menurutnya, apakah dewan bekerja dengan baik atau tidak ukurannya adalah seberapa besar dan serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menindaklanjuti rekomendasi dan catatan-catatan yang disampaikan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Apalagi rekomendasi disampaikan bukan lagi sekadar dari Komisi atau AKD (Alat Kelengkapan Dewan), tetapi lembaga DPRD. Seharusnya semua rekomendasi ditindaklanjuti secara konkrit dan serius, bukan biasa-biasa saja.
Legislator yang sudah tiga periode di DPRD Kaltim itu mengaku hal ini selalu terjadi, tanpa upaya perbaikan dilakukan pemerintah. Catatan evaluasi dan rekomendasi dari DPRD hanya dijawab dengan bahasa-bahasa yang ingin menyenangkan.
“Saya cukup lama mempelajari rekomendasi-rekomendasi dan follow up yang dilakukan oleh pemerintah. Jawabannya, sudah kami tindak lanjuti. Padahal itu hanya menggugurkan kewajiban,” ucap Owi lagi.
“Jadi hanya bicara normatif output dan input, bukan outcome dan impact. Ini penting untuk catatan kita bersama,” tegas legislator berlatar wartawan itu.
