Samarinda, infosatu.co – Wali Kota Samarinda Andi Harun mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan pemerintah kota (pemkot) tersebut menyusun rencana kerja berbasis manajemen risiko.
Kewajiban bagi OPD itu untuk pembenahan tata kelola keuangan, terutama dalam penyusunan perencanaan program kerja.
Menurutnya, rencana kerja berbasis manajemen risiko ini akan memberikan pemahaman bagi pimpinan OPD hingga pegawainya dalam hal ruang lingkup masing-masing untuk penyusunan program kerja dari skala risiko kecil hingga besar.
“Dengan penyusunan ini, kepala OPD bisa mengetahui penganggaran dan risiko yang akan terjadi,” ungkap Andi Harun saat berada di Hotel Harris, Senin (13/5/2024).
Lebih lanjut, orang nomor satu di Kota Tepian itu juga menyatakan bahwa penyusunan program kerja merupakan bagian dalam rangka menjaga profesionalitas seluruh pejabat. Hal ini meliputi, rencana tindak pengendalian (RTP) seluruh OPD yang harus mampu menginventarisasi potensi risiko, probabilitas yang akan terjadi, hingga audit berbasis risiko.
“Semua biar selalu berhati-hati dalam melaksanakan program, khususnya pengelolaan keuangan. Niat kita bagus kok,” urainya.
Andi Harun berharap terobosan yang dilakukan Pemkot Samarinda dapat menjadi inovasi bagi kabupaten kota yang ada di wilayah Kalimantan Timur (Kaltim). Pihaknya juga tidak segan untuk melakukan kerja sama apabila ada kabupaten kota yang ingin bersinergi.
“Sistem yang baru ini menjadi komitmen Pemkot Samarinda. Mudah-mudahan kabupaten kota dapat ikuti dan kita gratiskan,” tuturnya.
Rencananya, aplikasi tersebut langsung disosialisasikan ke seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) hari ini. Dengan demikian, bisa segera diterapkan. Rencana akan digunakan pada 1 Juni 2024 nanti.
