Samarinda, infosatu.co – Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltim Novi Marinda Putri mengkritik persoalan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di sepanjang Tepian Mahakam yang dinilainya seperti tebang pilih.
Kata dia, meskipun penertiban tersebut dilakukan lantaran Ruang Terbuka Hijau (RTH). Namun menurutnua maka harus diberlakukan di semua segmen.
“Jika acuannya RTH, bukan hanya PKL Tepian Mahakam saja yang ditertibkan, semua yang berada di sana juga diberlakukan hal yang sama, jangan ada kesan tebang pilih,”ungkapnya saat menerima para PKL Jalan Gajah Mada.
Politikus PAN itu mengatakan sepanjang jalur Tepian Mahakam berdiri beberapa tempat, misal Marimar dan Hotel Harris. Menurutnya aturan yang telah diterbitkan Pemkot Samarinda harus berlaku pula terhadap usaha itu.
“Seharusnya ini juga berlaku pada mereka,dan minta harus dievaluasi secara menyeluruh,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua IPTM Hans Meranda Ruauw menerangkan, ada perbedaan pandangan dari Pemkot Samarinda dengan pihaknya, seperti juru parkir liar dan PKL liar yang tidak masuk di dalam pendataan Pemkot Samarinda.
Hans menyatakan hal tersebut bukanlah tanggung jawab kami, PKL yang tergabung dalam IPTM telah menjalankan komitmen dengan Pemkot Samarinda dengan berjualan menggunakan rombong yang diberikan oleh Bank Kaltimtara dan hanya berjualan sampai pukul 21.00 Wita saja.
“Sebenarnya ini merupakan pilihan yang berat tetapi kami harus menghormati prosedur yang sedang diupayakan oleh DPRD,” pungkasnya.
