Samarinda, infosatu.co – Insiden longsor dan banjir kerap kali terjadi di beberapa wilayah di Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Bahkan longsor dan banjir telah mengakibatkan korban meninggal dunia, luka-luka, mengungsi dan kerusakan rumah dan infrastruktur.
Sekretaris Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Samarinda, Novan Syahronny Pasie mengatakan, perlunya pemantauan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kota (Pemkot) di kawasan titik-titik bencana yang sudah dipetakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Ini yang saya sampaikan adalah bagaimana nanti Pemprov dan Pemkot harus memantau titik titik rawan bencana, bukan hanya bencana banjir melainkan juga longsor,” ucapnya saat ditemui di Sekretariat DPRD Samarinda Jalan Basuki Rahmat, Jumat(28/10/2022).
Menurut Novan hal tersebut merupakan langkah dan upaya untuk mengantisipasi bencana, yang waktunya tidak bisa diketahui.
“Minimal diwaspadai dulu,” ungkapnya.
Selain itu, Politikus Golkar tersebut mengusulkan agar Dinas BPBD diberikan anggaran dana tambahan. Hal itu bertujuan supaya tidak terjadi kelambatan dalam proses eksekusi. Sebab Novan menilai kurangnya dana menjadi suatu kendala yang kerap kali terjadi.
“Kami sarankan harus ada penganggaran yang sesuai. Artinya, semisal tahun ini sekian persen, paling tidak dengan potensi curah hujan tinggi sehingga dana penanggulangan bencana harus ditambah,” jelasnya.
“Jangan nantinya mereka melaksanakan tapi tidak ada anggaran. Kan harus menunggu lama lagi. Jadi harus diperjelas,” pungkasnya.
