Kota Pasuruan, infosatu.co – Pemerintah Kelurahan Krapyakrejo, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur (Jatim), menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kelurahan (Musrenbangkel) penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027.
Kegiatan ini dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2026 dihadiri oleh Alifah Nurma selaku Lurah Krapyakrejo, perwakilan Kecamatan Gadingrejo, Wahyu, Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Krapyakrejo H. Arif, narasumber, Babinsa, Bhabinkamtibmas, serta para tokoh masyarakat setempat.
Dalam forum tersebut, penanganan titik-titik wilayah rawan banjir menjadi salah satu prioritas utama usulan pembangunan.
Selain itu, peningkatan keselamatan dan perbaikan infrastruktur di wilayah rawan kecelakaan juga menjadi perhatian serius peserta Musrenbangkel.
Lurah Krapyakrejo, Alifah Nurma, menyampaikan bahwa fokus prioritas pembangunan diarahkan pada lokasi-lokasi yang selama ini terdampak banjir.
Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Krapyakrejo seiring dengan rencana perpindahan tugasnya ke Kelurahan Gentong per 1 Februari 2026.
“Titik-titik di wilayah banjir itu yang kita prioritaskan. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat Krapyakrejo atas kerja sama dan kebersamaan selama ini,” ujarnya, Jumat 30 Januari 2026.
Ia juga mengaku prihatin dengan keterbatasan jumlah undangan serta kondisi anggaran yang dinilai semakin menipis.
Meski demikian, ia berharap hasil perumusan RKPD 2027 dapat dimanfaatkan secara optimal oleh kepemimpinan selanjutnya.
“Mudah-mudahan apa yang dirumuskan dalam RKPD 2027, di bawah kepemimpinan H. Arif dan pimpinan sidang, dapat dimanfaatkan dengan sebaik mungkin,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua LPM Krapyakrejo, H. Arif, menjelaskan bahwa hasil Musrenbangkel pada prinsipnya menyepakati usulan-usulan pembangunan dari tahun-tahun sebelumnya.
Hal tersebut karena sejumlah usulan lama sebenarnya telah masuk perencanaan dan dinyatakan siap direalisasikan.
“Pada intinya Musrenbangkel ini menyepakati usulan tahun-tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2024 Kelurahan Krapyakrejo tidak mendapatkan alokasi, dan pada tahun 2025 juga kembali tidak memperoleh pembangunan fisik maupun infrastruktur,” ungkapnya.
Ia berharap pada perencanaan tahun 2026 untuk RKPD 2027, Kelurahan Krapyakrejo dapat memperoleh pembangunan infrastruktur fisik, terutama di wilayah-wilayah yang dinilai rawan.
“Mudah-mudahan pada tahun berikutnya kita bisa mendapatkan pembangunan infrastruktur fisik, khususnya di Jalan Jolondriyo yang sering terjadi kecelakaan karena kondisi jalan yang sempit. Tercatat sudah dua kali terjadi kecelakaan hingga mengakibatkan korban meninggal dunia,” jelasnya.
Selain itu, ia juga menyoroti akses jalan menuju SD Negeri Krapyakrejo 1 yang dinilai membahayakan keselamatan karena adanya gorong-gorong tanpa penutup.
“Jalan masuk menuju SD induk Keper (SDN Krapyakrejo 1) perlu perhatian serius karena terdapat gorong-gorong yang tidak memiliki penutup dan berisiko bagi keselamatan,” tegasnya.
Sementara itu, Wahyu, perwakilan dari Kecamatan Gadingrejo, menegaskan bahwa pelaksanaan Musrenbangkel dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan yang berlaku, termasuk penentuan skala prioritas pembangunan.
“Dalam Musrenbangkel ini terdapat ketentuan dan skala prioritas yang harus disepakati bersama. Apa yang telah menjadi kesepakatan mari kita hargai dan kita sepakati bersama,” ujarnya.
Melalui Musrenbangkel ini, diharapkan usulan pembangunan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dapat ditindaklanjuti dalam perencanaan pembangunan daerah ke depan.
