Samarinda, infosatu.co – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Hasanuddin Mas’ud memberi catatan tentang sejumlah program dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025-2045 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025.
Dalam Musrenbang yang berlangsung di Hotel Mercure, Kamis (2/5/2024) kemarin, ia mengukur pencapaian program dengan target. Untuk pengentasan kemiskinan, misalnya, dinyatakan belum memenuhi target.
Bahkan, persentase tingkat kemiskinan di Kaltim yang mencapai 6,1 persen menempati urutan tertinggi di wilayah regional Kalimantan.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mahakam Ulu sebanyak 69,5 yang masih jauh tertinggal dengan IPM Provinsi Kaltim sebesar 78,2 persen.
“Tingkat pengangguran terbuka di Kaltim menempati urutan tertinggi tingkat pengangguran terbuka di regional Kalimantan,” kata Hamas, sapaan akrab Hasanuddin Mas’ud.
“Selain itu, kami berharap kemantapan jalan provinsi pada tahun 2024 melampaui nilai kemantapan jalan provinsi di atas 85 persen, sesuai target tahun 2025,” sambungnya.
Hamas juga mengajukan permohonan penambahan pagu anggaran untuk kegiatan kedewanan. Alasannya, kegiatan para wakil rakyat bertambah sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 53 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Regional yang mengubah skema pembiayaan kegiatan dari ‘at cost’ menjadi ‘lumpsum’.
“Ini kalau tidak diperhatikan, nanti DPRD tidak bisa optimal kerjanya. Karena aturan ini mengubah pola pembayaran untuk perjalanan dinas bagi anggota DPRD,” jelasnya.
“Dengan kata lain, anggota DPRD menerima pembiayaan sekaligus di muka. Bukan dibayarkan sesuai dengan pengeluaran riil saat perjalanan dinas,” lanjut Hamas.
Permohonan penambahan pagu anggaran juga adanya program baru di DPRD Kaltim, yakni dialog masyarakat atau dialog rakyat. Agenda ini memerlukan dana tambahan untuk mengakomodasi pengawasan anggaran dan hasil pembangunan yang akan disampaikan kepada masyarakat.
Menurutnya, kenaikan anggaran yang ingin diusulkan sebanyak Rp100 miliar dari Rp300 miliar menjadi Rp 400 miliar.
“Dulukan tidak ada, tiba-tiba harus ada. Ini perlu biaya, makanya anggaran kami tidak cukup. Bagaimana kami kerja kunjungan tidak ada uangnya. Makanya harus terorganisir dan sistematis. Jangan sampai nanti tiba-tiba kok DPRD ada tambahan biayanya,” tandasnya.
