Samarinda, infosatu co – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Yusliando mengatakan kesepakatan dari musrenbang akan menjadi bahan penyempurnaan rancangan RKPD yang akan diakomodasi dan diinternalisasi ke dalam dokumen Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 dan akan ditetapkan melalui Peraturan Gubernur.
“Semua usulan tersebut sudah dirangkum dalam dokumen RKPD tahun 2024. Semuanya sudah dirumuskan mulai dari permasalahan, prioritas pembangunan, penentuan indikator dan target kinerja,” tuturnya usai Musrenbang RKPD 2024 Provinsi Kaltim di Pendopo Odah Etam Kantor Gubernur Kaltim, Senin (17/4/2023).
Dikatakan, rancangan RKPD ini telah diselaraskan dengan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024, baik dalam hal penyelarasan tema dan prioritas pembangunan, serta penyelarasan dalam perumusan indikator dan target kinerja makro pembangunan yang telah dibahas dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) Nasional 8 Maret lalu.
RKPD kali ini memuat 2.765 usulan, yang terdiri dari 512 usulan pokok-pokok pikiran DPRD dan 2.253 usulan dari pemerintah kabupaten kota dan masyarakat, dimana 245 di antaranya merupakan usulan bersifat hibah.
Usulan-usulan tersebut mencakup lima program prioritas Pemerintah Provinsi Kaltim tahun 2024, di antaranya peningkatan sumber daya manusia (SDM), percepatan transformasi ekonomi, infrastruktur, lingkungan hidup dan tata kelola pemerintahan.
“Jadi ada lima program prioritas kita. Kita akan fokus di tahun 2024,” ungkapnya.
Yusliando menjelaskan peningkatan kualitas SDM sangat penting untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Selain itu percepatan transformasi ekonomi pun perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, memajukan perekonomian daerah. Selain itu, transformasi ekonomi juga akan meningkatkan daya saing wilayah tersebut dalam menghadapi persaingan global.
“Kita harus mengantisipasi. Salah satunya antispasi terjadi transisi energi ketika tambang batu bara kita habis.
Demikian juga dengan, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan serta infrastruktur. Kata Yusliando, Pemerintah Provinsi Kaltim akan mengerjakan jalan yang menjadi kewenangannya di beberapa kabupaten dan kota.
“Kita rencanakan jalan-jalan tersebut akan menjadi jalan kelas dua, dan bisa kelas satu. Sementara jalan nasional yang berada di beberapa kabupaten kota, pemerintah pusat sudah punya komitmen untuk menyelesaikan,” yakinnya
