Samarinda, infosatu.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Muhammad Faisal, menyampaikan secara langsung keputusan pengembalian mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
Demikian yang terungkap alam jumpa pers yang digelar Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Seperti diketahui, mobil dinas tersebut
sebelumnya diperuntukkan bagi operasional Gubernur Kalimantan Kaltim.
Faisal menegaskan, langkah yang diambil bukan pembatalan, melainkan pengembalian unit kendaraan kepada pihak penyedia sesuai mekanisme yang berlaku.
“Pemprov Kaltim setelah mendengar aspirasi masyarakat, merespon kritik dan saran dari masyarakat dengan banyak pertimbangan, akhirnya kami memutuskan untuk mengembalikan, mobil yang harusnya untuk operasional Gubernur,” ujarnya, Senin, 2 Maret 2026.
Ia menjelaskan, gubernur yang baru saat ini memang belum memiliki mobil roda empat khusus operasional. Kendaraan yang tersedia adalah mobil eks gubernur sebelumnya, yang kondisinya dinilai kurang optimal, meski tidak dalam keadaan rusak.
“Bukannya rusak, tapi agak kurang optimal jika dibandingkan dengan mobilisasi yang dilakukan oleh Bapak Gubernur kita sekarang,” katanya.
Menurut Faisal, hampir setiap minggu atau dua minggu sekali gubernur turun langsung ke lapangan, terutama untuk mengamati kondisi infrastruktur hingga ke pelosok Kaltim.
Tingginya intensitas mobilitas itu sempat menjadi pertimbangan awal pengadaan kendaraan operasional.
Namun, pada Jumat lalu digelar rapat bersama Biro Sekretariat Daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Satuan Kerja Perangkat Daerah Anggaran (SKPA), dan pihak terkait lainnya untuk mengkaji kemungkinan pengembalian kendaraan secara regulasi.
Hasilnya, secara administrasi hal tersebut dimungkinkan, dengan catatan pihak penyedia bersedia menerima kembali.
Sehari kemudian, Biro Umum, BPKAD, dan Sekretaris Daerah mengirimkan surat kepada penyedia, CP Avisena, terkait pengembalian mobil tersebut.
Faisal mengungkapkan bahwa pihak penyedia langsung memberikan respons positif.
“Alhamdulillah ternyata Avisena sudah membalas per tanggal 28 Februari langsung membalas bersedia menerima kembali mobil,” ungkapnya.
Meski begitu, kendaraan belum diserahkan secara fisik. Surat balasan baru diterima pada Senin setelah dikirim pada Sabtu.
Dalam satu hingga dua hari ke depan, BPKAD dan Biro Umum akan menyusun proses penyerahan kembali mobil kepada CP Avisena.
Sesuai ketentuan, setelah berita acara serah terima pengembalian ditandatangani, penyedia wajib menyetorkan kembali dana ke kas daerah maksimal dalam 14 hari. Faisal memastikan komitmen tersebut.
“Tadi saya tanya, ‘betul kamu mau mengembalikan?’ Dia bilang Alhamdulillah bersedia, dan bersedia menerima kembali termasuk menyetorkan segera mungkin kepada kas daerah sejumlah yang dibayarkan. Jadi clear untuk saat ini,” ujarnya.
Pemprov Kaltim menargetkan proses ini rampung sebelum 31 Maret, yang merupakan batas akhir penyusunan laporan keuangan pemerintah provinsi.
Sekretaris Daerah memberikan batas waktu maksimal antara 20 hingga 22 Maret agar pengembalian dana sudah tercatat dalam laporan keuangan.
“Sehingga laporan di keuangan Pemprov Kaltim akan bagus dan akan terlihat uangnya memang sudah dikembalikan,” kata Faisal.
Terkait operasional gubernur, Faisal menyebut tidak ada persoalan. Untuk sementara, gubernur akan kembali menggunakan mobil operasional lama. Jika agenda cukup berat, ia bersedia menggunakan mobil pribadi.
“Pak Gubernur sudah mengatakan bahwa tidak ada masalah. Nanti Pak Gubernur akan menggunakan kembali mobil operasional yang ada. Yang kedua, jika memang agendanya berat beliau berkenan tetap menggunakan mobil pribadi,” jelasnya.
Menurut Faisal, gubernur memang gemar turun ke daerah-daerah yang jarang dikunjungi dengan medan berat, bahkan sering menyetir sendiri.
“Kita sering nasehati, ‘Pak, apa tidak tambah capek?’ Tapi beliau senang. Katanya dengan menyetir akan lebih merasakan medannya kemudian tidak ngantuk, jadi aman,” tuturnya.
Untuk sementara, operasional pimpinan akan menggunakan kendaraan lama atau mobil pribadi gubernur jika diperlukan.
Hal ini sambil menunggu pembahasan lebih lanjut terkait kemungkinan pengadaan kendaraan jenis lain ke depan.
