Samarinda, infosatu.co – Ketua Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) Reza Pahlevi mengkritisi kondisi pendidikan dan kesehatan yang masih kurang di Benua Etam. Temuan ini telah ia disampaikan oleh Pansus Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur tahun 2022.
“Ya tadi kami sudah sampaikan melalui rekomendasi LKPj, yang kami sampaikan infrastruktur, pendidikan dan kesehatan belum terpenuhi dengan baik,” ungkap politikus Gerindra ini.
Salah satu rekomendasi yang diusulkan oleh pemerintah terkait masalah pendidikan dan kesehatan, termasuk infrastruktur yang belum terselesaikan. Reza, sebagai Ketua Komisi IV yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam mengawasi sektor pendidikan dan kesehatan di Kaltim, menyoroti masalah ini.
“Pendekatan pemerintah terhadap pendidikan dan kesehatan masih sangat minim. Sertifikasi guru, kesejahteraan guru, serta keberadaan SMK/SMA di daerah terpencil dan terluar menjadi fokus perhatian kami,” tegas Reza.
Tak hanya itu, permasalahan sosial dan perpindahan penduduk ke daerah IKN menjadi isu yang harus dipertimbangkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam pemerataan akses terhadap pendidikan dan kesehatan di berbagai wilayah.
“Sertifikat guru menjadi kebutuhan mendesak bagi para pelamar kerja. Kami mendorong Dinas Pendidikan (Disdik) untuk memberikan perhatian lebih tentang hal ini,” tambahnya.
Reza menegaskan bahwa pendidikan dan kesehatan, termasuk pemetaan beasiswa, hanya terpusat di Kota Samarinda dan Balikpapan. Namun, bagaimana dengan daerah pelosok yang belum terjangkau oleh sinyal pendidikan dan kesehatan yang memadai?
“Daerah terpencil seperti Mahakam Ulu yang susah sinyal. Bagaimana mereka mengupload untuk mendapatkan beasiswa Kaltim tuntas,” terangnya.
“Sarana dan prasarana pendidikan juga belum sepenuhnya terpenuhi oleh pemerintah. Diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan bagi seluruh masyarakat di Kaltim,” imbuhnya.
