Samarinda, infosatu.co – DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menilai lemahnya dukungan terhadap Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman (Unmul) menjadi salah satu penyebab kerentanan kawasan tersebut terhadap aktivitas tambang ilegal.
Dalam rapat gabungan yang melibatkan pihak terkait seperti Dinas ESDM Kaltim, DLH Kaltim, Polda Kaltim, Balai Gakkum Kehutanan Kalimantan dan pihak Unmul, DPRD mendorong agar pengelolaan KHDTK mendapat perhatian serius di tingkat nasional nantinya.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowy V Zahry, mengungkapkan selama ini KHDTK sebagai hutan pendidikan justru belum didukung optimal oleh negara, baik dari sisi anggaran, sumber daya manusia, maupun sarana pengawasan.
“Selama ini kendalanya apa?.Ada hutan yang statusnya hutan penelitian, asetnya universitas, namun kurang didukung oleh anggaran, kurang didukung oleh SDM, maupun peralatan,” ujarnya, saat Rapat Gabungan, Senin, 5 Mei 2025.
Rapat tersebut menjadi lanjutan dari upaya penanganan tambang ilegal yang telah terjadi di KHDTK Unmul. Dari total 300 hektare kawasan, diketahui ada sekitar 3 hektare yang telah digarap oleh pihak tidak dikenal.
Menurut Sarkowy, kejadian ini menjadi alarm bahwa sistem pengelolaan hutan pendidikan perlu direformasi.
“Kalau perubahan sistem tidak ada, kita khawatir akan terjadi hal serupa di masa depan,” ujarnya.
Ia juga berharap kasus yang terjadi di KHDTK Unmul bisa menjadi pelajaran bagi seluruh perguruan tinggi yang memiliki kawasan serupa di Indonesia.
Sarkowy menekankan pentingnya perhatian negara terhadap pengelolaan KHDTK secara nasional, mengingat kawasan ini berfungsi penting bagi pendidikan dan konservasi.
“Kita berharap juga ada hikmah dari kasus di Kaltim ini untuk menjadi imbauan KHDTK seluruh Indonesia, agar pengelolaannya lebih serius,” tutupnya.
