Samarinda, infosatu.co – Rendahnya animo masyarakat prasejahtera terhadap Program Sekolah Rakyat yang sepenuhnya dibiayai pemerintah pusat, menjadi sorotan DPRD Kalimantan Timur.
Sekretaris Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), M Darlis Pattalongi, menyarankan Pemprov mengambil langkah progresif dan berani agar program ini tidak hanya sekadar ada di atas kertas.
“Fasilitasnya lengkap, biayanya ditanggung pemerintah, tapi justru masih minim peminat. Ini sangat disayangkan,” kata Darlis saat ditemui di DPRD Kaltim, Senin, 14 Juli 2025.
Darlis mengungkapkan bahwa dari kuota 75 siswa, hingga pertengahan Juli baru tiga orang yang mendaftar.
Ia menilai kondisi ini sebagai cerminan kurangnya pendekatan persuasif dari pemerintah terhadap kelompok yang menjadi target utama program.
“Saya menyebutnya harus ‘memaksa’ dalam tanda kutip. Bukan melanggar hak, tapi mendorong serius agar warga miskin mau keluar dari siklus kemiskinan melalui pendidikan,” ujarnya.
Menurut legislator asal Dapil Kukar tersebut, banyak warga yang terjebak dalam kemiskinan struktural.
Bahkan tidak sadar bahwa mereka memiliki peluang untuk bangkit lewat pendidikan.
Ia menekankan pentingnya peran pemerintah dalam memotivasi, bukan hanya menyediakan akses pasif.
“Kalau dibiarkan tanpa strategi, kuota akan kosong, dan anak-anak kita kehilangan peluang masa depan,” tegasnya.
Ia menyebut Program Sekolah Rakyat sebagai salah satu instrumen strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi.
Namun manfaatnya tidak akan terasa jika pemerintah daerah tidak proaktif menjangkau calon peserta.
Karena itu, Darlis mendesak Pemprov agar segera menyusun pola pendekatan jemput bola, melibatkan RT, tokoh masyarakat, dan pendamping sosial di tingkat lapangan.
Pendekatan ini, menurutnya, penting untuk meyakinkan keluarga miskin bahwa program ini layak diikuti dan aman secara sosial maupun ekonomi.
“Program ini untuk mereka yang paling membutuhkan. Maka negara harus hadir, tidak bisa hanya menunggu pendaftaran,” tandasnya.
Komisi IV DPRD Kaltim menegaskan akan terus mengawal program ini agar tidak gagal sasaran.
Mereka berharap dinas terkait bisa menindaklanjuti dengan langkah konkret sebelum waktu pendaftaran berakhir.
