Jakarta, infosatu.co – Program makan gratis yang selama ini digaungkan oleh presiden terpilih Prabowo Subianto bakal terealisasi. Untuk merealisasikan program itu, pemerintah telah menganggarkan dana sebanyak Rp71 triliun dalam rancangan anggaran pendapatan belanja negara (RAPBN) tahun 2025.
Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati saat memberikan keterangan pers di Jakarta, hari ini (24/6/2024).
“Defisit RAPBN 2025 dirancang pada kisaran 2,2-2,8 persen PDB (produk domestik bruto) sesuai pembahasan dengan Banggar DPR mengenai KEM PPKF (Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal) 2025,“ katanya dikutip dari postingan instagram @smindrawati.
“Dalam postur tersebut, sudah mencakup anggaran Program Unggulan Makan Bergizi Gratis yang sesuai arahan dan persetujuan Presiden Terpilih @prabowo akan dilaksanakan secara bertahap. Untuk RAPBN 2025 akan dimulai dialokasi sekitar Rp 71 triliun,” lanjutnya.
Dalam postingannya itu, Sri Mulyani mengunggah foto pertemuannya dengan Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Presiden Terpilih Prabowo yakni Thomas Djiwandono dan Budi Djiwandono. Dalam foto, pertemuan itu juga didampingi Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
“Penjelasan publik mengenai arah kebijakan fiskal 2025 dalam periode transisi adalah sesuai hasil pertemuan antara Presiden terpilih @prabowo dengan Menkeu @smindrawati bersama Menko @airlanggahartarto_official dan Gugus Tugas Sinkronisasi yang ditujukan untuk memberikan kejelasan dan terus menjaga kepercayaan publik dan kepercayaan pasar terutama pada saat kondisi ekonomi global yang penuh ketidakpastian dan eskalasi geopolitik yang meningkat dan menimbulkan risiko,” terangnya.
Kendati sudah dianggarkan, namun presiden terpilih Prabowo tetap berupaya agar tetap menjaga defisit kas negara di bawah 3 persen.
“Komitmen dan arahan Presiden Terpilih @prabowo untuk menjaga defisit APBN di bawah 3 persen dan menjaga kehati-hatian fiskal menjadi landasan kuat untuk menyusun RAPBN 2025 yang kredibel pada periode transisi dan untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dan kepercayaan pasar serta keberlanjutan APBN sebagai instrumen kebijakan pemerintah yang sangat penting dalam mencapai tujuan Indonesia Maju, sejahtera, adil dan beradab,” ucap Sri Mulyani.
