Samarinda, infosatu.co – Saat melakukan pertemuan diskusi bersama sejumlah insan pers, Ketua Komisi II DPRD Samarinda sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Iswandi membuka cerita tentang awal mula perjalanan kariernya di dunia politik.
Dengan santai, ia mengenang masa-masa ketika masih menjadi mahasiswa hingga akhirnya dipercaya duduk sebagai Ketua Komisi II DPRD Samarinda.
Bagi Iswandi, politik bukan sekadar perebutan kekuasaan. Politik adalah ruang pengabdian yang harus dijalani dengan gembira, bukan beban.
Prinsip itulah yang ia pegang sejak masih duduk di bangku kuliah hingga kini menjabat sebagai Ketua Komisi II DPRD Samarinda.
Perjalanan politik Iswandi dimulai sejak era 1990-an. Saat itu, ia masih mahasiswa dan sudah aktif mengikuti kegiatan kepartaian.
Pada masa tersebut, sistem politik Indonesia hanya mengenal tiga kekuatan besar, salah satunya Golongan Karya (Golkar) yang kala itu belum disebut sebagai partai politik secara resmi.
Ia mengenang masa-masa kampanye tahun 1992 sebagai awal keterlibatannya dalam dinamika politik.
Dari lingkungan kampus, organisasi, hingga struktur partai, Iswandi menapaki proses panjang yang tidak instan.
“Saya tidak langsung terjun jadi anggota dewan. Saya bekerja dulu,” tuturnya, Selasa Malam, 10 Februari 2026.
Setelah reformasi, ketika banyak rekannya langsung maju sebagai calon legislatif, Iswandi memilih memperkuat diri melalui pekerjaan dan pengalaman organisasi.
Ia baru benar-benar aktif dalam struktur partai dan politik elektoral saat memasuki usia 30-an.
Sekitar 15 tahun ia jalani proses struktural sebelum akhirnya duduk sebagai wakil rakyat.
Iswandi mengisahkan fase awalnya di struktur partai. Ia mengaku pertama kali aktif sebelum periode sekarang di DPC.
Dalam satu periode itu saja, ia menyaksikan tujuh ketua di DPC, dengan tiga kali pergantian ketua.
“Tahun 2014 awalnya saya tidak mau nyaleg. Ya akhirnya nyaleg juga 2015,” ujarnya.
Menurutnya, sejak awal niatnya memang berorganisasi. Tahun 2015 ia ditugaskan menjadi wali kota. Saat itu Iswandi maju berpasangan dengan Mudiyat Noor.
“Saat SK nya turun yang muncul adalah berubah menjadi wakil wali kota,” ungkpanya. Iswandi menegaskan, dinamika politik itu sangat cepat berubah.
“Saya tidak jadi wali kota. Doakan saja kalau ada jalan di 2029,” ucapnya.
Bagi Iswandi, politik harus dijalani dengan hati yang ringan.
“Kalau dijalani dengan gembira, hasilnya juga baik. Kalau terpaksa, pasti jadi beban,” tegasnya yakin.
Prinsip itu pula yang membuatnya memilih berada “di dalam sistem”. Ia meyakini perubahan tidak bisa dilakukan dari luar.
“Kita tidak bisa mengubah suatu sistem kalau kita tidak ada di dalamnya,” ungkapnya.
Sebagai Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi memahami betul tiga fungsi utama DPRD: penganggaran, pengawasan, dan legislasi.
Dalam fungsi penganggaran, ia terlibat dalam memperjuangkan program-program yang dinilai perlu didukung melalui APBD.
Dalam fungsi pengawasan, ia tidak ragu mengkritisi kebijakan yang dianggap tidak tepat.
Salah satu sikap tegasnya terlihat saat pembahasan rancangan peraturan daerah terkait perusahaan daerah yang sempat menuai perhatian.
Iswandi secara terbuka menolak rancangan tersebut karena menilai substansinya belum berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kalau memang bagus dan memberi kontribusi jelas, tentu kita dukung. Tapi kalau belum, perbaiki dulu kinerjanya,” tegasnya.
Sikap tersebut, menurutnya, bukan bentuk oposisi semata, melainkan bagian dari tanggung jawab pengawasan.
Apalagi di era digital saat ini, setiap keputusan dan pernyataan akan terekam sebagai jejak yang bisa ditelusuri kapan saja.
“Sekarang tidak bisa sembarangan. Ada jejak digital,” katanya.
Di balik kiprah politiknya, Iswandi menyimpan pesan sederhana yang terus ia pegang. Kesempatan menjadi anggota dewan bukan hal mudah.
Dari ratusan ribu penduduk Samarinda, hanya 45 orang yang terpilih duduk di kursi legislatif.
Pesan itu juga yang pernah diingatkan partnernya: tidak semua orang mendapatkan kesempatan tersebut, meskipun memiliki uang atau sumber daya.
Karena itu, ia ingin memanfaatkan kepercayaan publik untuk melakukan sesuatu yang benar.
Baginya, membantu masyarakat melalui kewenangan yang dimiliki sebagai anggota dewan jauh lebih luas dampaknya dibanding membantu secara pribadi.
“Kalau bukan anggota dewan, yang bisa saya bantu terbatas. Tapi di sini, bisa diperjuangkan lewat anggaran dan kebijakan,” ujarnya dengan percaya.
Kini, setelah puluhan tahun bersentuhan dengan dunia politik, Iswandi tetap memegang satu prinsip: politik harus dinikmati, dijalani dengan kesadaran, dan dimanfaatkan untuk membawa perubahan.
Bukan sekadar jabatan, melainkan tanggung jawab yang kelak akan dikenang karena kebaikannya.
