Samarinda, infosatu.co – Perkembangan teknologi informasi menjadi salah satu pemicu maraknya penyebaran informasi bohong atau hoaks melalui media sosial.
Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebut 48,4 persen dari hoaks yang beredar di Kalimantan Timur berkaitan dengan isu politik.
Selain itu, sebanyak 43,7 persen informasi bohong tersebut terkait persoalan agama. Kemudian, sebanyak 29,69 persen hoaks tentang kejahatan.
Informasi bohong itu mayoritas diakses melalui platform media sosial dengan responden sebanyak 97,3 persen. Kemudian, media chat seperti pesan diteruskan melalui group chat sebesar 37,5 persen dan melalui situs berita sebanyak 25 persen yang juga menjadi tempat penyebaran berita bohong.
“Mengenai hoaks jika kita mencari sumber pabriknya maka akan selalu berproduksi. Jadi, menurut kami yang harus dilakukan adalah memperkuat literasi,” ujar Sekretaris Jenderal APJII Zulfadly Syam dalam jumpa pers Hasil Survei Penetrasi Internet Provinsi Kaltim Tahun 2024 di Ruang Wiek Diskominfo Kaltim, Rabu (3/4/2024).
Menurutnya, upaya memperkuat pengetahuan masyarakat Kaltim terkait literasi digital jauh lebih penting daripada mencari sumber penyebaran berita hoaks. Sebab, semakin baik literasi maka kemampuan masyarakat untuk memilah informasi juga tinggi.
Terkait dengan banyaknya penyebaran berita hoaks mengenai politik, Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menyatakan hal tersebut terjadi karena pascapemilihan umum.
“Saya kira itu musiman, karena masih musim politik. Nanti akan hilang dengan sendirinya. Tapi, lebih baik memberi kesadaran kepada masyarakat,” jelasnya.
“Dampaknya nggak terlalu terasa. Kerusuhan akbiat hoaks. Biarkan hoaks banyak tersebar, yang penting kita tau bahwa itu hoaks,” sambungnya.
