Samarinda, infosatu.co – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (Ketum JMSI) Teguh Santosa mendorong seluruh media yang tergabung dalam organisasi tersebut terverifikasi Dewan Pers pada tahun 2025.
Sebab, verifikasi faktual maupun administrasi di Dewan Pers bakal menjadi syarat utama bagi media untuk bisa bekerja sama dengan pemerintah.
Hal itu merupakan bagian dari konsolidasi internal pengurus pusat dan daerah dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-3 JMSI yang berlangsung di Samarinda, Kalimantan Timur.
“Kami merekomendasikan kepada pemerintah pusat dan daerah agar hanya bekerja sama dengan media yang sudah terverifikasi Dewan Pers,” kata Teguh usai Rakernas JMSI di Hotel Aston Samarinda, Selasa (17/12/2024).
“Ini jadi tanggung jawab teman-teman daerah untuk mendorong semua anggotanya memenuhi syarat tersebut,” lanjutnya.
Selain itu, program JMSI ke depan juga akan fokus pada penguatan ekonomi media siber melalui bidang pengembangan potensi daerah.
“Kami ingin pengelola media (yang menjadi) anggota JMSI memiliki jiwa entrepreneurship. Ini bertujuan agar mereka bisa membangun ekosistem ekonomi yang baik untuk mendukung keberlangsungan perusahaan media,” jelasnya.
Teguh menambahkan, meski beberapa program telah dilaksanakan sebelumnya, JMSI memandang tantangan di tahun 2025 sebagai “lembaran baru.”
Tahun depan akan dihadapi dengan kebijakan dan ekosistem yang berbeda, di mana pemerintah pusat maupun daerah terdiri dari komponen-komponen baru.
Untuk itu, kolaborasi yang lebih erat antara pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan dalam melaksanakan program-program ini.
“Ini adalah lembaran baru bagi JMSI. Kebijakan baru, tantangan baru, dan sinergi pusat-daerah akan memastikan media anggota JMSI lebih profesional dan sejahtera ke depannya,” pungkas Teguh.
