Jakarta,Infosatu.co – Politikus PDIP Masinton Pasaribu tak ragu menyebut keberadaan oligarki kapital di lingkaran istana. Bahkan tegas dia katakan, oligarki ini harus segera dihentikan.
Pernyataan keras Anggota DPR asal Sibolga, Sumatera Utara itu disampaikan saat menjadi tamu dalam Refly Harun Chanel yang ditayangkan secara langsung, Rabu (25/5/2022).
Soal oligarki, kata Masinton, ini yang harus menjadi koreksi dan evaluasi terhadap 24 tahun reformasi. Masinton menjelaskan, orde baru telah melahirkan konglomerasi dan kroniisme. Sebab itulah gerakan perlawanan dalam tema reformasi dilakukan oleh mahasiswa dan para tokoh yang mendukung perubahan.
Konglomerasi pada kasus berikutnya akan lebih banyak berperan sebagai operator atau donatur dan berada di pekarangan rumah.
“Sistem kroni begini saja kita tentang. Sekarang ini jauh lebih parah. Dia operatornya, dia regulatornya dan dia juga sekaligus sebagai eksekutornya. Ini bahaya bener,” kata Masinton.
Meski demikian secara spesifik Masinton enggan menyebut nama-nama yang dimaksudnya berada di lingkaran oligarki kapital istana.
“Yang pasti cara-cara begini harus segera diakhiri. Gak bener ini. Ini jauh lebih parah dari orde baru,” sambung Masinton.
Dia juga menyinggung kebijakan Presiden Joko Widodo yang menugaskan Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk mengamankan harga minyak goreng. Sebab itu bukan bidang tugas Luhut.
Penugasan ini menurutnya justru melemahkan kredibilitas pemerintahan Presiden Joko Widodo.
“Kenapa lu lagi lu lagi. Terus menteri yang lainnya pada kemana?” sindir Masinton lagi.
Kritik yang disampaikan atas kinerja pemerintah itu menurut Masinton merupakan hal wajar. Sebab dirinya adalah anggota parlemen yang harus terus menjalankan fungsi pengawasan kepada pemerintah. Bukan berarti karena presiden diusung oleh PDIP, lantas mereka tidak bisa dikritisi.
Sang pemilik akun, Refly Harun juga sempat menyinggung soal istilah Tiga Macan Istana yang konon tidak disukai oleh PDIP. Dua dari tokoh itu akhirnya benar-benar terlempar dari istana, yaitu Rini Soemarmo dan Andi Widjajanto. Nama terakhir belakangan kembali diberi kepercayaan oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Gubernur Lemhanas.
Satu nama lainnya adalah Luhut Binsar Pandjaitan. Luhut sendiri mengalami sejumlah pergeseran jabatan, namun tetap dalam lingkar istana. Mulai dari Kepala Kantor Staf Presiden (KSP), Menko Polhukam, Menko Maritim dan Menko Maritim dan Investasi.
Secara terbuka Masinton lalu mengisahkan bahwa semua berawal dari keberadaan Rumah Transisi. Wadah ini dibuat saat masa transisi dari pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menuju Presiden Joko Widodo.
“(Rumah Transisi) itu kemudian jadi pintu masuk buat mengendorse banyak kepentingan. Ketika pembentukan kabinet dan segala macem, banyaknya dari situ pintunya. (Yang capek orang partai politik, yang menikmati orang lain) kira-kira begitulah,” keluh Masinton.
Hingga satu hari setelah disiarkan, tayangan tersebut sudah disaksikan tidak kurang dari 167.000 kali dengan 921 komentar nitizen.
