Samarinda, infosatu.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terus mengupayakan normalisasi Sungai Karangmumus dan Karangasam.
Hal ini sebagai langkah strategis mengatasi banjir yang kerap menggenangi kawasan pemukiman dan lahan di Kota Samarinda dan sekitarnya.
Banjir yang berulang kali selama musim hujan ini menimbulkan berbagai kerugian bagi masyarakat dan lingkungan sekitar.
Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaltim, Fitra Firnanda pada Kamis, 15 Mei 2025 di Gedung Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda.
Ia menjelaskan bahwa program normalisasi Sungai Karangmumus telah berjalan sejak 2019 dengan alokasi anggaran yang terus tersedia setiap tahun.
Namun, segmen penting sungai dari Lambung sampai ke Dinas Kehewanan masih belum tersentuh pengerjaan.
“Saat ini segmen sungai dari Lambung ke Dinas Kehewanan menjadi fokus utama kami. Ini bagian terakhir yang belum tuntas pengerjaannya,” ujar Firnanda.
Normalisasi sungai dilakukan melalui pengerukan sedimen yang menumpuk, pelebaran aliran sungai, serta pembangunan turap sebagai penahan air.
Upaya yang dilakukan tersebut diharapkan dapat memperlancar aliran sungai sehingga dapat meminimalisir risiko banjir.
Sungai Karangasam yang melintasi kawasan pemukiman juga mengalami penyempitan aliran, terutama di ujung sungai, menyebabkan genangan air berkepanjangan.
“Kami juga mengupayakan normalisasi Sungai Karangasam, namun kendala utama adalah masalah sosial,” katanya.
“Banyak pemukiman yang sudah berdiri di bantaran sungai sehingga pengerjaan harus menunggu penyelesaian masalah tersebut oleh Pemerintah Kota Samarinda,” jelas Firnanda.
Masalah sosial ini menjadi hambatan besar karena pengerjaan normalisasi tidak bisa dilakukan optimal tanpa adanya relokasi dan penanganan terhadap warga terdampak.
Lebih lanjut, Firnanda berharap masalah sosial dapat diatasi oleh Pemerintah Kota, jika masalah sosial sudah terselesaikan barulah PUPR dapat melakukan normalisasi
Pihak Dinas PUPR Kaltim menyatakan kesiapan melakukan pengerukan dan perbaikan setelah masalah sosial selesai ditangani.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, menambahkan, pihaknya sudah bersurat ke Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan untuk memastikan adanya dukungan dana demi percepatan normalisasi sungai, termasuk Sungai Mahakam.
“Kami ingin tahu apakah ada dana dari perhubungan laut yang bisa dimanfaatkan untuk proyek ini,” katanya.
Banjir yang kerap terjadi tidak hanya merugikan masyarakat secara langsung, tetapi juga berdampak pada lingkungan dan infrastruktur di kawasan tersebut.
Program normalisasi sungai ini menjadi bagian dari sinergi antarinstansi yang melibatkan Dinas PUPR, Badan Wilayah Sungai (BWS), Dinas Pertanian.
Juga pihak Pemerintah Kota Samarinda untuk memastikan keberlanjutan proyek dan solusi yang komprehensif.
Lebih lanjut, Seno menyampaikan normalisasi sungai tidak hanya kegiatan pengerukan dan pembangunan turap.
Namun juga diselaraskan dengan program normalisasi sungai lain yang sudah pernah dilakukan seperti Sungai Mahakam dan sungai kecil lain yang ada di Samarinda.
Upaya ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan.
Dengan normalisasi yang tuntas, diharapkan risiko banjir dapat ditekan, memberikan perlindungan lebih baik bagi warga dan lingkungan di Kalimantan Timur. (Adv/diskominfokaltim)
Editor : Nur Alim
