Bontang, infosatu.co – Ketua Komisi lll Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bontang Amir Tosina menunda rapat terkait perbaikan dinding batas Hotel Grand Mutiara. Hal itu lantaran ketidakhadiran pihak manajemen Hotel Grand Mutiara dan Sekertaris Daerah (Sekda) Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.
Politikus Gerindra itu mengatakan, rapat bisa berjalan jika kedua belapihak hadir untuk membahas persoalan dinding batas hotel Grand Mutiara dan lahan PT Bangun Setia Graha.
“Kalau tidak lengkap mohon maaf tidak bisa kami lanjut, karena kita butuh penjelasan dari semua pihak yang terlibat, khususnya pemerintah dan pengelola Grand Mutiara,” ungkap di Sekretariat Dewan, Selasa (10/8/2022)
Ia pun meminta agar agenda RDP tersebut bisa dijadwalkan ulang, dengan catatan semua pihak terlibat memenuhi panggilan undangan dari DPRD Bontang. Mulai dari PT Bangun Setia Graha, Hotel Grand Mutiara, sekertaris daerah, Dinas Perumahan, Kawasan, Permukiman dan Pertanahan (Perkimtan).
“Tolong ini nanti teman-teman pemerintah memastikan Grand Mutiara bisa hadir rapat, supaya tuntas pembahasannya,” tuturnya.
Sementara itu, pihak PT Bangun Setia Graha sebagai pihak yang merasa dirugikan akibat retakan dinding pembatas Grand Mutiara meminta agar pemerintah bisa berkontribusi untuk menangani persoalan ini.
Pasalnya jika dibiarkan terus menerus, dikhawatirkan akan terjadi longsor dan berdampak pada lahan wisata Lembah Permai.
“Tidak ada kata lain, harus ada yang peduli, kalau dikembalikan ke kami, kami kan bukan pemilik,” pungkasnya.
Informasi tambahan, dalam RDP itu pihak yang memenuhi undangan di antaranya PT Bangun Setia Graha dan Dinas Perkimtan. Sementara Hotel Grand Mutiara dan Sekertaris Daerah tidak turut hadir.
