Samarinda, Infosatu.co — Tuntutan penghentian praktik politik dinasti turut mengemuka dalam aksi Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).
Mahasiswa menilai konsolidasi kekuasaan oleh elite politik berpotensi melemahkan prinsip demokrasi dan mekanisme check and balance.
Menanggapi tudingan tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud secara tegas membantah adanya praktik politik dinasti.
Ia menyebut bahwa setiap warga negara memiliki hak konstitusional untuk dipilih dan memilih selama memenuhi persyaratan yang diatur undang-undang.
“Setiap warga negara berhak dipilih dan memilih, praktik politik dinasti tidak ada,” tegas Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Senin 23 Februari 2026.
Menurut Gubernur, tidak ada aturan hukum yang melarang anggota keluarga pejabat untuk terlibat dalam politik, selama prosesnya dilakukan melalui mekanisme pemilu yang sah.
Oleh karena itu, tudingan politik dinasti dinilai lebih bersifat persepsi politik dibanding pelanggaran hukum.
Namun, mahasiswa berpendapat bahwa persoalan politik dinasti tidak hanya soal legalitas, tetapi juga soal etika demokrasi.
Mereka menilai dominasi keluarga tertentu dalam struktur kekuasaan dapat menghambat fungsi pengawasan, khususnya antara eksekutif dan legislatif.
Aliansi GERAM menyebut bahwa relasi kekuasaan yang terlalu dekat berpotensi melemahkan kritik dan kontrol terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Perbedaan pandangan ini menegaskan adanya jarak antara perspektif hukum formal dan aspirasi demokrasi substantif yang disuarakan mahasiswa.
Isu politik dinasti pun dipastikan masih akan menjadi topik perdebatan di ruang publik Kaltim.
