Samarinda, Infosatu.co — Mahasiswa Politeknik Negeri Samarinda (Polnes) Ferry, menyoroti kondisi Sekolah Dasar (SD) di wilayah pedalaman Kalimantan Timur (Kaltim) yang dinilai masih banyak yang belum layak.
Dalam dialog langsung dengan Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud, Ferry menyampaikan bahwa gedung sekolah yang kurang memadai dan fasilitas terbatas menghambat proses belajar anak-anak, khususnya di daerah Loa Janan dan Loa Kulu.
“Kami dari Polnes punya program Polnes Pengajar. Kami turun langsung mengajar anak-anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6. Tapi melihat kondisi gedung dan fasilitas, masih banyak yang belum layak untuk belajar,” ujar Ferry, Senin 23 Februari 2026.
Ia menekankan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sekolah-sekolah di daerah terpencil agar mutu pendidikan lebih merata, tidak hanya di perkotaan.
Menanggapi keluhan mahasiswa, Gubernur Kaltim menjelaskan bahwa sistem pemerintahan di Indonesia bersifat konkuren, membagi kewenangan antara kabupaten/kota, provinsi, dan pemerintah pusat.
Pengelolaan pendidikan dasar, termasuk SD, menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota, sementara Sekolah Menengah Atas (SMA) berada di bawah provinsi, dan perguruan tinggi di pusat.
“Sebagai provinsi, kami tetap bertanggung jawab secara moral, tapi bantuan langsung hanya bisa diberikan jika ada permintaan resmi. Jika tidak, itu bisa melanggar aturan dan masuk ranah penyalahgunaan kewenangan,” jelas Gubernur Rudy.
Ia menekankan bahwa pemerintah provinsi tetap mendukung pendidikan, namun intervensi harus sesuai batas kewenangan yang diatur undang-undang, sehingga segala bantuan dilakukan secara legal dan transparan.
Dengan demikian, hal ini menyoroti tantangan pemerataan pendidikan di Kaltim dan menunjukkan upaya mahasiswa aktif mengadvokasi kondisi sekolah di pelosok.
Sementara pemerintah menegaskan batas kewenangan dan komitmen untuk membantu sesuai aturan yang berlaku.
