Samarinda, infosatu.co – Agus Aras mewakili Fraksi Demokrat dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyampaikan laporan akhir hasil reses masa sidang ketiga tahun 2025.
Ia menegaskan bahwa reses bukan sekadar agenda formal tahunan, melainkan momentum strategis untuk memperkuat hubungan antara wakil rakyat dan masyarakat yang diwakilinya.
Menurut Agus Aras, dinamika pembangunan Kaltim yang kian kompleks mulai dari transformasi ekonomi, isu lingkungan, hingga percepatan pembangunan di berbagai kabupaten dan kota menuntut dialog yang lebih intens antara masyarakat dan DPRD.
“Reses adalah ruang penting bagi masyarakat menyampaikan persoalan nyata yang mereka hadapi di lapangan,” katanya.
“Semua masukan itu kami catat secara detail sebagai dasar penyusunan program pembangunan berikutnya,” ungkapnya saat penyampaian laporan di Gedung DPRD Kaltim pada Senin, 1 Desember 2025.
Agus menjelaskan, masyarakat di daerah pemilihan (Dapil) Kaltim 3, tempat ia melaksanakan reses menyampaikan berbagai isu yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.
Mulai dari kebutuhan peningkatan kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan, penyediaan air bersih, hingga penanganan dampak lingkungan akibat aktivitas pertambangan dan perkebunan.
Selain itu, keluhan terkait lapangan pekerjaan, pengembangan UMKM, ketersediaan internet di sekolah-sekolah, hingga kebutuhan tenaga penyuluh pertanian juga banyak disuarakan.
“Semua aspirasi ini bukan sekadar catatan. Ini adalah dasar perjuangan kami di DPRD agar masuk dalam perencanaan pembangunan daerah, termasuk dalam RKPD dan APBD,” tegas Agus.
Kata dia, melalui reses Anggota DPRD Kaltim juga dapat melihat langsung kondisi di lapangan, menilai progres pembangunan daerah, dan mengecek proyek yang sedang berjalan.
Menurut Agus, hal ini penting agar kebijakan yang diambil pemerintah tidak hanya berdasarkan laporan di atas kertas, tetapi selaras dengan kebutuhan masyarakat sesungguhnya.
“Kami menyaksikan masih ada daerah yang akses jalannya terputus, wilayah yang belum mendapatkan internet, serta masyarakat yang membutuhkan bantuan ekonomi produktif. Realitas seperti ini harus menjadi perhatian pemerintah,” katanya.
Selain itu, dibeberapa wilayah masyarakat masih menghadapi tantangan yang cukup berat seperti keterbatasan akses layanan publik di daerah pedalaman, gangguan lingkungan akibat industri, hingga kurangnya fasilitas penunjang ekonomi.
Agus menegaskan, seluruh aspirasi tersebut akan dibahas dalam rapat internal DPRD bersama perangkat daerah terkait. Tujuannya agar pemerintah segera melakukan intervensi kebijakan yang lebih cepat dan tepat sasaran.
“Reses menjadi jembatan yang menghubungkan kepentingan rakyat dengan kebijakan pemerintah. Kami berkewajiban menyampaikan koreksi dan rekomendasi agar program pemerintah semakin optimal,” pungkasnya.
