Samarinda, infosatu.co – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang belakangan terjadi di Kota Balikpapan, memantik perhatian serius dari DPRD Kalimantan Timur (Kaltim).
Anggota Komisi I dari Fraksi PKS, La Ode Nasir, menyebut bahwa persoalan ini tak sekadar soal distribusi, tapi juga cerminan kebijakan energi yang kurang akomodatif.
“Warga harus antre panjang, bahkan malam hari pun tak semua SPBU buka. Ini bukan hanya soal distribusi, tapi juga soal kebijakan yang tak akomodatif,” ujarnya saat diwawancarai di Gedung DPRD Kaltim, Rabu, 28 Mei 2025.
Menurut La Ode, dominasi Pertamina dalam sektor distribusi BBM membuat pelayanan cenderung stagnan dan kurang kompetitif.
Ia menilai, sudah saatnya pemerintah membuka ruang bagi perusahaan energi lain seperti Shell, BP-AKR, Vivo Energy, dan ExxonMobil untuk masuk dan bersaing secara sehat.
“Kita perlu kompetitor agar pelayanan tidak stagnan. Persaingan itu sehat dan berpihak pada konsumen,” tegas legislator daerah pemilihan Balikpapan ini.
Selain soal kompetitor, La Ode juga menyoroti terbatasnya jumlah SPBU yang beroperasi 24 jam di kota minyak tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat harus rela antre panjang atau bahkan gagal mendapatkan BBM, terutama di malam hari.
“Kalau SPBU 24 jam bisa diperbanyak, masyarakat tidak perlu berebut atau antre panjang hanya untuk dapat BBM,” tambahnya.
Ia pun mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat proses perizinan pendirian SPBU baru serta menciptakan regulasi yang ramah investasi di sektor energi ritel.
Menurutnya, langkah ini krusial demi mengatasi bottleneck dalam distribusi dan memperluas akses masyarakat terhadap BBM.
La Ode memastikan bahwa DPRD Kaltim siap mengawal kebijakan tersebut agar tidak hanya menjadi retorika.
Ia menegaskan perlunya realisasi yang konkret demi hak warga terhadap layanan energi yang adil dan memadai.
“Ini soal hak masyarakat. Kita tidak bisa biarkan antrean panjang jadi pemandangan biasa. Balikpapan bisa jadi kota percontohan jika kita mau terbuka dan kompetitif,” pungkasnya.
