Samarinda, infosatu.co – Di tengah meningkatnya dinamika informasi publik yang bergerak cepat dan kerap memicu beragam persepsi di masyarakat, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim), Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengupayakan penguatan kapasitas aparatur Hubungan Masyarakat (Humas).
Upaya itu diwujudkan melalui kegiatan Bimbingan Teknis Strategi Komunikasi Publik dalam Penanganan Krisis dan Isu Publik Pemerintah Daerah yang digelar Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfo Staper) Kutai Timur.
Pelatihan berlangsung di Hotel Fugo Samarinda, Kaltim, Rabu 12 November 2025.
Kegiatan ini mempertemukan para Pranata Humas perwakilan perangkat daerah, dengan tujuan meningkatkan kemampuan mereka dalam merespons berbagai isu publik yang dapat berkembang secara cepat, khususnya pada situasi krisis.
Diskominfo menilai, tanpa kecakapan dalam membaca arus informasi, setiap perangkat daerah berpotensi kesulitan menjaga akurasi pesan maupun citra pemerintah di mata masyarakat.
Untuk memperkaya wawasan peserta, penyelenggara menghadirkan narasumber dari Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mulawarman, yaitu Silvia Purwanti, serta pemateri dari PT Indonesia Indikator yang menyajikan pendekatan strategis berbasis data.
Keduanya mengulas bagaimana komunikasi krisis seharusnya dirancang, termasuk pentingnya membangun empati, ketepatan pesan, serta kemampuan membaca dinamika ruang digital yang menjadi arena penyebaran isu publik.
Dalam sambutannya, Kepala Diskominfo Staper Kutim Ronny Bonar H. Siburian, menggarisbawahi perlunya seluruh aparatur memiliki kemampuan yang memadai untuk mengelola informasi yang beredar secara masif.
Menurut Ronny, kecepatan arus informasi membuat setiap isu yang muncul di publik dapat seketika memengaruhi persepsi masyarakat terhadap pemerintah.
“Karena itu, kemampuan menangani isu publik dan komunikasi krisis secara cepat, tepat, dan transparan merupakan kunci menjaga stabilitas dan kepercayaan publik,” ujar Ronny Bonar.
Ia juga menekankan perlunya keseragaman dalam penyampaian informasi pembangunan.
Baginya, konsistensi pesan dari setiap perangkat daerah akan membantu masyarakat memahami arah program pemerintah secara lebih profesional dan efektif.
“Karena itu, kami berharap setiap perangkat daerah juga aktif menyampaikan informasi kegiatan melalui website masing-masing,” terangnya.
Selama dua hari penyelenggaraan, peserta mengikuti rangkaian pemaparan materi, pembahasan studi kasus, hingga diskusi interaktif yang menempatkan mereka pada situasi-situasi simulatif.
Melalui pendekatan tersebut, peserta diajak memahami bagaimana strategi komunikasi publik dapat dibangun untuk menjawab tantangan era digital yang terus bergerak, termasuk kondisi ketika isu krisis berkembang lebih cepat daripada respons institusi.
Ahyar Asdin, Pranata Humas Ahli Muda pada Bagian Prokopim Setkab Kutim, termasuk salah satu peserta yang menyambut positif penyelenggaraan Bimtek ini.
Ia memandang kegiatan tersebut bukan hanya sebagai ruang belajar, melainkan juga penyegaran terhadap berbagai teori komunikasi yang pernah ia dalami.
Menurutnya, Kegiatan ini seperti mereview kembali materi yang pernah kami pelajari, sekaligus mengingatkan tentang bagaimana strategi komunikasi dalam penanganan krisis dan isu publik dapat diterapkan secara efektif di lingkungan pemerintahan.
Diskominfo Staper Kutim berharap, agenda ini dapat memperkuat kesiapsiagaan seluruh pranata humas daerah dalam merespons isu publik dengan lebih cepat, akurat, dan berbasis data.
Melalui peningkatan kapasitas tersebut, pemerintah daerah menargetkan tata kelola komunikasi yang semakin cerdas, tanggap, dan terpercaya, sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi yang jernih dan bertanggung jawab dari sumber resmi pemerintah. (Adv).
