Kutim, infosatu.co – Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Kutai Timur (Diskominfo Staper Kutim) Ery Mulyadi mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) terhadap sektor lingkungan hidup di Kutim.
Bentuk dukungan itu adalah alokasi dana karbon senilai Rp25 miliar yang akan disalurkan kepada 80 desa di wilayah Kutim. Alokasi dana karbon itu akan dikelola melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim yang memiliki tanggung jawab teknis.
Adapun dana karbon itu bersumber dari Forest Carbon Partnership Facility Carbon Fund (FCPF-CF), sebuah program yang secara mengkhususkan diri dalam pelestarian lingkungan.
Ery Mulyadi menekankan bahwa transparansi informasi terkait program ini menjadi prioritas. Diskominfo Staper berkomitmen untuk berkolaborasi dengan Pemprov Kaltim dan organisasi perangkat daerah (OPD) Kutim guna memastikan arah dan dampak positif dari alokasi dana tersebut.
Ia memberikan perhatian khusus terhadap kebutuhan petunjuk teknis (Juknis) yang jelas untuk pelaksanaan program ini.
“Juknis harus menguraikan dengan jelas jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan melalui anggaran ini. Saya yakin tidak akan ada masalah, asalkan ada sinkronisasi dengan kegiatan dari sumber dana lain,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ery Mulyadi menyatakan harapannya agar program FCPF-CF dapat berjalan sesuai aturan yang berlaku, termasuk ketentuan pelaksanaan dan batas waktu.
“Penting bagi perangkat daerah untuk melakukan akselerasi, sinkronisasi, dan harmonisasi program-program, termasuk anggaran dari APBD Kutim dan sumber pembiayaan lainnya, seperti dana program FCPF-CF. Targetnya, semua proses harus selesai pada 31 Desember 2023,” tambahnya.
Ery Mulyadi berharap langkah ini dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap upaya pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kutim.
