Kutim, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) Kalimantan Timur (Kaltim) kembali mengintensifkan langkah pengendalian inflasi daerah.
Caranya dengan mengikuti Zoom Meeting yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sekaligus rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Pertemuan virtual yang berlangsung di Ruang Tempudau, Kantor Bupati Kutim, Senin, 17 November 2015 tersebut membahas penguatan sinergi dan kerja sama antardaerah (KAD) sebagai persiapan menghadapi momentum Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal dan Tahun Baru (Nataru) 2026.
Rakor ini menjadi salah satu agenda penting bagi Kutim untuk memastikan kelancaran distribusi pangan, ketersediaan stok, serta keterjangkauan harga sejumlah kebutuhan pokok di tengah potensi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang perayaan Nataru.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setkab Kutim, Noviari Noor, menegaskan bahwa pengendalian inflasi bukan hanya rutinitas tahunan, melainkan langkah antisipatif yang harus dilakukan secara matang.
Menurutnya, kebutuhan masyarakat biasanya mengalami lonjakan sehingga risiko ketidakseimbangan suplai dan potensi kenaikan harga perlu segera diantisipasi.
“Kami memandang rapat ini sebagai momentum penting untuk memastikan bahan pokok tetap tersedia dan terjangkau. Pada periode HBKN, pola belanja masyarakat berubah, sehingga pemda dan TPID harus bergerak lebih sistematis,” jelasnya.
Noviari juga menandaskan bahwa penguatan koordinasi dalam Rakor bukan sebatas untuk menghadapi Nataru tahun ini, tetapi sekaligus mendorong terbangunnya sistem ketahanan pangan yang lebih solid di Kutim.
Upaya itu, kata dia, mencakup penguatan sektor produksi, efisiensi distribusi, dan peningkatan daya saing daerah dalam menjaga stabilitas pangan.
“Harapan kami, stabilitas ekonomi tetap terjaga dan kondisi pasar tetap sehat. Dengan kerja sama berbagai unsur, mulai pemerintah daerah, Forkopimda hingga pelaku usaha, kami optimistis inflasi dapat terkendali dan stok kebutuhan masyarakat tetap aman sepanjang perayaan Natal dan Tahun Baru 2026,” tuturnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyampaikan apresiasinya kepada TPID Kutim yang selama ini aktif melaksanakan berbagai program, termasuk operasi pasar murah serta penyusunan rekomendasi kebijakan daerah yang berorientasi pada stabilisasi harga dan ketersediaan bahan pangan.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) II, Bima Arya Sugiarto, yang memimpin jalannya Rakor, memaparkan kondisi inflasi nasional berdasarkan rilis terbaru.
Ia menyebut inflasi Indonesia pada Oktober berada di level 2,28 persen.
Angka tersebut menempatkan Indonesia di urutan ke-88 dari 166 negara di dunia dan peringkat kedelapan di kawasan ASEAN.
Menurut Bima, dinamika global serta kondisi domestik tiap daerah masih memberikan dampak nyata terhadap inflasi.
Ia meminta seluruh pemerintah daerah terus memperkuat sinergi dan respons cepat dalam memonitor pergerakan harga demi menjaga stabilitas nasional.
“Kita semua memahami bahwa inflasi tidak bisa dipisahkan dari kondisi global maupun tantangan di daerah sendiri,” katanya.
“Karena itu, pengendalian inflasi harus dilakukan secara berkelanjutan agar angka ini terus dapat ditekan,” tegasnya. (Adv)
