Kukar, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) melalui Dinas Perhubungan (Dishub) merencanakan pengadaan bus sekolah untuk memudahkan layanan transportasi bagi para pelajar di wilayah tersebut.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin mendukung program ini karena pertimbangan luasnya wilayah Kukar. Oleh karena itu, bus sekolah dianggap penting sebagai moda transportasi penunjang pendidikan para murid. Selain itu, mengurangi kecelakaan lalu lintas (laka lantas) yang melibatkan pelajar.
“Tentunya Pemkab Kukar sangat mendukung program bus ini. Karena banyak anak-anak kita yang membutuhkan moda transportasi. Saya yakin ini sangat membantu dan mengurangi angka kecelakaan yang membayangi pelajar,” tutur Rendi Solihin belum lama ini.
Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kukar Ahmad Junaidi menjelaskan bahwa rencana kehadiran bus merupakan salah satu apresiasi untuk masyarakat. Maka, pihak Disbub telah melakukan uji coba di Kelurahan Loa Tebu, Kecamatan Tenggarong.
“Kita uji coba dahulu dan kami diminta untuk melakukan pendataan dulu. Seperti kecamatan-kecamatan mana yang memang membutuhkan bus sekolah. Kemudian datanya siapa yang perlu diangkut,” ujar Junaidi.
Data itu menjadi acuan dari rencana pengadaan bus sekolah yang telah dialokasikan dalam APBD-P tahun 2023. Sesuai rencana, jumlah bus sekolah sebanyak enam unit dengan tipe 30 kursi dan 19 kursi. Saat ini, bus-bus tersebut masih dalam proses pabrikasi.
Adapun penyerahannya diperkirakan berlangsung pada Desember nanti dan mulai beroperasi tahun depan. Bus sekolah itu bakal melayani pelajar dari tingkat SD hingga SMA.
“Untuk tahun ini sudah ada satu unit yang kami anggarkan pada (APBD) murni kemarin, yakni di Loa Tebu. Di (APBD) perubahan, kami adakan enam unit,” jelasnya.
Terkait pengelolaan bus sekolah, Junaidi menegaskan bahwa tanggung jawabnya bakal diserahkan kepada pemerintah desa maupun kelurahan penerima bantuan. Junaidi berharap agar penerima bantuan dapat menerapkan model pengelolaan mandiri.
Dengan demikian, pengadaan bus sekolah dapat dipastikan sebagai solusi efektif bagi pelajar yang belum layak berkendara.
“Banyak kejadian kecelakaan yang terjadi di kalangan pelajar. Insyaallah di tahun 2024, kita akan mengikuti arahan kepala daerah dengan menyusun konsep dan perkembangan program ini sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” tutup Junaidi. (Adv)
