Penulis : Lilik – Editor : Putri
Balikpapan, infosatu.co – DPRD Pacitan lakukan kunjungan ke KPU Balikpapan, untuk mengetahui masalah Pilkada 2020 dan aturan-aturannya, Senin (18/11/19).
Rombongan DPRD berjumlah 13 orang, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I, Sri Widowati, dan di terima hangat oleh Ketua KPU, Noor Thoha, SH diruang pertemuan KPU.
Sri Widowati mengatakan, tentunya ada beberapa hal yang disampaikan terkait penggunaan dana hibah, baik itu dari pusat maupun dari daerah yang di anggarkan dari APBD.
“Tentunya, kami mengantisipasi agar ada sebuah kesamaan, yang mana nanti tidak ada temuan dari BPK,” ungkapnya.
Selain itu, Sri juga mengungkapkan terkait masalah penaruhan dana dari DPRD untuk pelaksanaan Pilkada.
“Yang mana itu, menunjuk pada suatu bank. Ada pemberian yang bisa dijadikan aset bagi pemerintah daerah selama setahun akan dipinjamkan, lalu akan dihibahkan. Tentu ini akan menjadi aset daerah,” tegasnya.
“Dari 2 hal tersebut, tentunya akan kami bawa pulang, dan akan kami sinkronkan di kabupaten pacitan. Untuk presentase, tidak menujuk asal bank, tentunya nanti akan ada bagi hasil,” sambungnya.
Ketua KPU, Noor Thoha, SH menanggapi kunjungan yang unik ini, ia mengatakan bahwa ini kali pertama yang terjadi selama di KPU.
“Tentu saja suatu kehormatan dari KPU atas kunjungan dari DPRD Pacitan ini. Terkait studi banding atas masalah penganggaran Pilkada, rupanya di Pacitan di Tahun 2019, tidak dianggarkan,” ungkap Noor Thoha.
Ia menjelaskan bahwa ini sangat berbeda dengan Balikpapan. Pasalnya, di 2019 itu sudah dianggarkan sebesar 22milyar, dan sisanya akan dibayar 2020.
“Pacitan ini karena kondisinya defisit, maka tidak dianggarkan. Namun karena dewan menyerap aspirasi, dan punya kepentingan. Jadi mereka bertanya-tanya, bagaimana sih di daerah lain,” imbuhnya.
Thoha menyampaikan bahwa skema pembiayaan KPU Balikpapan, dari SK Mendagri nomor 54, sudah ditentukan, dengan skenario pencairan itu 40, 50 dan 10.
“Dan lainnya, terkait bank penampung dana hibah. Di Balikpapan ini, ketika anggaran sudah ditetapkan dari beberapa bank yang mengajukan kepada kami, untuk menawarkan manjadi dana penampung, dana hibah,” kata Thoha.
Tentu saja KPU Balikpapan mempersilahkan untuk persentase bagi yang menawarkan, namun Thoha juga menegaskan apabila dana hibah yang ditampung di bank, kira-kira benefit apa yang akan didapat.
“Kecuali tidak ada yang menawarkan, ya kami sesuai dengan mekanisme, biasanya di BPD atau mandiri dan karena ada beberapa bank. Tapi, kami konsultasi ke KPU provinsi, dan KPU RI. Jika itu dibolehkan, maka akan sesuai dengan mekanisme yang ditempuh oleh KPU provinsi,” terangnya.
“KPU Balikpapan memutuskan untuk ditampung di BRI, karena BRI memberikan pelayanan yang lebih. Dan hanya ada 1 bank, harus Bank yang berafiliasi pemerintah, dan tidak berafiliasi partai politik, harus netral. Rata-rata bank pemerintah menegakkan independen,” sambungnya.
Thoha juga menegaskan bahwa KPU Balikpapan akan konsisten pada 1 Bank, dan banefit yang di terima dari BRI adalah hibah berupa 1 mobil Avanza, itu akan menjadi barang inventaris di KPU.
Selanjutnya terkait hibah rutin, KPU Balikpapan terus terang mendapatkan hibah rutin dari pemerintah kota dalam rangka menunjang operasional.
“Karena untuk merawat kantor yang begitu besar, kemudian tenaga pendukung juga banyak, kalau kami tidak di PK oleh pendanaan pemerintah kota setiap tahun, maka kami akan mengalami kesulitan,” kata Thoha.
Ia bersyukur bahwa Pemerintah Kota Balikpapan merespon baik terhadap masalah ini, namun berbeda dengan kabupaten yang lain, tentu ada yang sama, ada yang lebih, dan sebagian besar tidak sama dengan Balikpapan.
