Kukar, infosatu.co – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Pemkab Kukar) menunjukkan komitmen nyata dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang digagas oleh Kementerian Sosial RI.
Pada rapat sosialisasi daring yang berlangsung pada Senin, 21 April 2025, Pemkab Kukar menyatakan kesiapannya menyediakan lahan di Desa Jonggon, Kecamatan Loa Kulu, untuk pembangunan sekolah berasrama tersebut.
Sekolah Rakyat dirancang guna memberikan layanan pendidikan formal dan pembentukan karakter secara cuma-cuma kepada anak-anak dari keluarga miskin ekstrem.
Seluruh kebutuhan siswa mulai dari konsumsi, perlengkapan belajar, hingga akomodasi akan ditanggung sepenuhnya oleh negara.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf, atau yang lebih dikenal sebagai Gus Ipul, menegaskan pentingnya keterlibatan aktif dari pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi program ini.
“Sekolah Rakyat dirancang sebagai sekolah berasrama yang menyediakan pendidikan formal dan pembentukan karakter secara gratis. Mulai dari konsumsi harian, alat belajar, hingga tempat tinggal siswa, seluruhnya ditanggung negara,” ujar Gus Ipul.
Ia menambahkan bahwa program ini merupakan bentuk kolaborasi antar kementerian, melibatkan Kementerian PUPR dalam pembangunan infrastruktur, Kemendikbud untuk pengelolaan kurikulum dan tenaga pendidik, serta Kemensos dalam hal sosial dan data penerima manfaat.
Pemerintah daerah pun diharapkan berperan dalam hal perizinan, identifikasi lokasi, serta penyediaan guru.
“Perlu ada koordinasi dalam pemetaan guru ASN dan guru P3K untuk mendukung kebutuhan Sekolah Rakyat, baik penuh waktu maupun paruh waktu,” tambahnya.
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menjelaskan bahwa Desa Jonggon dipilih karena lahan yang tersedia sudah bersertifikat atas nama Pemkab Kukar dan telah dilengkapi infrastruktur dasar seperti akses jalan, jaringan listrik, air bersih, dan telekomunikasi.
“Meski Kukar tidak termasuk dalam daerah percontohan nasional, kami tetap ingin ikut serta dalam program ini. Kami tak ingin ada satu pun anak Kukar yang kehilangan haknya atas pendidikan hanya karena kondisi ekonomi keluarga,” ujar Sunggono.
Ia menyebutkan bahwa lahan yang dibutuhkan berkisar antara 5 sampai 10 hektare.
Penentuan lokasi di Jonggon dilakukan setelah kajian, mengingat sekolah-sekolah lain belum memenuhi kriteria lahan yang diperlukan.
“Jika semua syarat terpenuhi, kami siap mengajukan lokasi ini ke pemerintah pusat sebagai bentuk kesiapan daerah mendukung Sekolah Rakyat,” tegasnya.
Letak strategis Desa Jonggon yang berdekatan dengan Sekolah Polisi Negara (SPN) juga menjadi nilai tambah, membuka peluang pengembangan kawasan tersebut sebagai sentra pendidikan di masa mendatang.
Lewat langkah konkret ini, Kukar menegaskan komitmennya agar setiap anak tetap memperoleh akses pendidikan, tanpa terkendala kondisi ekonomi keluarga. (Adv)
