Bontang, infosatu.co – Ketua DPRD Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam angkat bicara soal Rumah Sakit (RS) Tipe D yang dinilai oleh Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Bidang Pembangunan Manusia Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Brigjen TNI (Purn) dr Noch Tiranduk Malissa yang menyebutkan rumah sakit tersebut dibangun secara sembarangan.
Politikus Golkar itu menganggap klaim yang disampaikan tersebut hanya berdasarkan opini tanpa dasar yang jelas. Pasalnya dalam proses pembangunan RS Tipe D itu telah melalui proses prosedur dan kajian yang mendalam melibatkan pihak-pihak terkait.
“Seperti dari Dinas Kesehatan, yang artinya segala proses tahapan sudah berjalan dan sudah memiliki legal statement yang jelas,” ungkapnya di Gedung Sekretariat DPRD Samarinda, Senin (8/5/2023).
Bahkan pihak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kejaksaan telah mengeluarkan legal opinionnya.
Andi Faiz pun menyayangkan klaim yang telah dikeluarkan oleh KSP lantaran hanya melihat berdasarkan UGD di atas dan pernyataan KSP pun tidak dapat dijadikan sebagai patokan.
“Itu tidak bisa jadi dasar, karena tidak memiliki standar hukum yang jelas dan tentu itu justru jadi polemik,” ucapnya.
Ia pun meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk mempertimbangkan kembali soal fungsi awal rumah sakit tersebut, sebab Andi Faiz menilai RS Tipe D sangat jelas peruntukannya.
“Dibangun untuk masyarakat dalam peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan. Maka sangat disayangkan jika penggunaan rumah sakit ini dibatalkan dan tidak digunakan. Malah justru akan digunakan sebuah kantor yang peruntukan tidak ada hubungannya dengan kesehatan, sehingga yang dirugikan dalam hal ini adalah masyarakat,” tuturnya.
Terakhir ia menegaskan bahwasannya Pemkot Bontang tidak bisa memutuskan tanpa adanya koordinasi dengan pihak DPRD lantaran telah ditetapkan menjadi sebuah rumah sakit.
“Kalau ada perubahan lagi tentu harus atas dasar persetujuan DPRD. Apalagi anggaran untuk rumah sakit ini sudah disiapkan di APBD perubahan,” tandasnya.
