infosatu.co
DISKOMINFO KALTIM

Kritisi Alokasi Dana Bimtek Pemkot Bontang, Akmal Malik Minta DPRD Perkuat Pengawasan

Teks: Pj Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Akmal Malik

Bontang, infosatu.co – Alokasi anggaran untuk kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) di Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang yang mencapai Rp162,9 miliar dalam APBD-Perubahan 2024 menuai perhatian serius dari Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik.

Ia menyoroti pentingnya pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, termasuk DPRD dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.

Dalam kunjungannya ke Bontang pada Selasa (19/11/2024), yang bertepatan dengan pemantauan persiapan Pilkada, Akmal Malik menegaskan bahwa efisiensi dan transparansi anggaran harus menjadi prioritas utama pemerintah daerah.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memanfaatkan anggaran hanya untuk kebutuhan yang mendesak.

“Pak presiden mengarahkan penggunaan anggaran negara harus efisien. Jangan sampai boros, itu perintah,” ujar Akmal Malik.

Akmal juga menekankan peran strategis DPRD Bontang dalam memastikan penggunaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan prioritas masyarakat.

Menurutnya, kolaborasi antara DPRD dan Pemprov Kaltim menjadi kunci untuk menjaga setiap pengeluaran agar tepat sasaran.

“Pengawasan ini sebaiknya menjadi tanggung jawab bersama. DPRD dan pemprov dapat memastikan setiap rupiah yang digunakan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tambahnya.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (SiRUP LKPP), anggaran sebesar Rp162,9 miliar tersebut tersebar di berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) di Bontang.

Besarnya alokasi ini menuai kritik dari masyarakat yang menganggap anggaran tersebut seharusnya lebih difokuskan pada kebutuhan yang lebih mendesak seperti infrastruktur atau layanan publik.

Akmal Malik juga mengingatkan pentingnya transparansi dalam pengelolaan dana publik untuk mencegah potensi penyalahgunaan.

Menurutnya, selektivitas dalam pemanfaatan anggaran merupakan langkah krusial untuk memastikan program pemerintah benar-benar berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

“Pengelolaan anggaran ini perlu pertimbangan matang agar tepat guna dan manfaatnya benar-benar dirasakan. Ini penting demi kebaikan masyarakat,” tutupnya.

Related posts

Kukar Perkuat Posisi Sebagai Lumbung Pangan Kaltim Melalui Panen Raya

Martinus

Pemprov-DPRD Kaltim Setujui KUA-PPAS 2026 Senilai Rp21,35 Triliun

Rizki

UKW Kaltim 2025, Faisal Tekankan Etika Harus Melekat pada Setiap Produk Berita

Rizki

Leave a Comment

You cannot copy content of this page