Samarinda, Infosatu.co — Program Gratispol kembali menjadi sorotan dalam aksi unjuk rasa Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim).
Mahasiswa mempertanyakan konsistensi antara janji kampanye pendidikan gratis dengan implementasi di lapangan yang dinilai belum sepenuhnya berjalan maksimal.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud memaparkan data penerima manfaat Gratispol.
Ia menyebutkan pada 2025 terdapat sekitar 24 ribu mahasiswa penerima, sementara pada 2026 jumlahnya meningkat signifikan hingga 158.981 mahasiswa dari seluruh kabupaten dan kota di Kaltim.
“Bayangkan sudah 158.981 ribu mahasiswa yang menerima manfaat Gratispol,” ujar Rudy Mas’ud, Senin 23 Februari 2026.
Ia menegaskan, program tersebut diperuntukkan bagi mahasiswa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) berdomisi Kaltim dan tinggal minimal tiga tahun.
Seluruh jenjang pendidikan mulai dari S1 hingga S3 masuk dalam cakupan, dengan sejumlah syarat usia dan ketentuan akademik.
Menurutnya, proses seleksi dan verifikasi sepenuhnya dilakukan oleh pihak kampus.
Pemerintah provinsi hanya menyalurkan anggaran langsung ke universitas, baik negeri maupun swasta.
Jika terdapat mahasiswa yang tidak menerima manfaat, hal itu diklaim bukan keputusan sepihak pemerintah daerah.
“Seleksi dilakukan kampus, provinsi hanya menyalurkan anggaran, bukan keputusan sepihak,” kata Gubernur Rudy Mas’ud.
Namun, mahasiswa menilai penjelasan tersebut justru menguatkan kritik bahwa Gratispol tidak sepenuhnya “gratis”.
Pembatasan Uang Kuliah Terpadu (UKT) maksimal, pengecualian kelas eksekutif, serta syarat usia dinilai bertentangan dengan narasi kampanye yang disampaikan sebelumnya.
Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Mulawarman Hithan, menyebut banyak mahasiswa yang telah mendaftar tetapi tidak mendapatkan bantuan, sementara sebagian lainnya justru menerima tanpa kejelasan mekanisme.
“Banyak mahasiswa daftar tapi tidak dapat bantuan, sementara yang lain justru menerima tanpa kejelasan mekanisme,” jelas Hithan.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa kebijakan pendidikan Gratispol masih membutuhkan evaluasi menyeluruh agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan di kalangan mahasiswa.
