Bontang, infosatu.co – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menggelar rapat koordinasi (rakor) analisis data ganda dan invalid guna persiapan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tahun 2024.
Rakor ini dijalankan dalam rangka pencermatan terhadap Data Pemilih Sementara (DPS) sebelum akhirnya DPT pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 ditetapkan.
Rakor yang berlangsung di Grand Equator Hotel, Kota Bontang sejak 7 hingga 9 September 2024 ini melibatkan KPU Kabupaten/Kota se-Kaltim.
“Kami melakukan pencermatan terhadap DPS karena pergerakan data pemilih sangat fluktuatif, terutama di daerah-daerah yang mengalami perubahan administrasi penduduk,” kata Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Kaltim Iffa Rosita.
Pencermatan yang menjadi fokus utama dalam rakor tersebut adalah mengidentifikasi penyebab data ganda dan invalid.
Hal ini seperti kesalahan Nomor Induk Kependudukan (NIK) atau Nomor Kartu Keluarga (NKK). Selain itu, memastikan semua pemilih terdaftar di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang sesuai, termasuk TPS lokasi khusus.
“Setiap tengah malam, data pemilih terus diperbarui. Jadi, kami harus terus menganalisis alasan di balik data yang tidak valid. Apakah karena pemilih pindah domisili atau ada kesalahan dalam pencatatan NIK dan NKK?,” jelasnya.
Proses verifikasi atau analisis ini juga dilakukan secara daring. Koordinasi dengan provinsi-provinsi lain juga dilakukan untuk membandingkan data pemilih yang mungkin terdaftar ganda atau tidak terdaftar sama sekali.
Dari verifikasi yang telah dijalankan sejauh ini, KPU Kaltim berhasil mengurangi data ganda dari 2.636 menjadi 825 kasus. Sedangkan data invalid terkait NIK tersisa 6 kasus, NKK 8 kasus, dan satu kasus pemilih di bawah umur yang segera diperbaiki.
Lebih lanjut, Iffa menyampaikan rasa syukurnya karena data ganda di Kaltim termasuk yang paling sedikit dibandingkan provinsi lain.
“Kami bersyukur data ganda yang kami temukan di Kaltim relatif sedikit. Besok, kami akan melakukan pencermatan terhadap sisa ganda 825 sehingga bisa menjadi nol dan tidak ada pemilih ganda di Kaltim dengan begitu dapat mendongkrak Parmas (partisipasi masyarakat) Pilkada 2024,” ia menambahkan.
Sementara itu, Ketua Divisi Hukum dan Pengawasan KPU Kaltim Ramaon Dearnov Saragih menyatakan pentingnya kegiatan ini dalam rangka menciptakan daftar pemilih yang komprehensif dan akurat.
“Penyusunan daftar pemilih dilakukan dengan program yang rinci, sistematis, dan masif. Mulai dari Pantarlih, PPS, PPK, hingga KPU Kabupaten/Kota. Hal ini untuk memastikan proses validasi data berjalan dengan baik dan sesuai prosedur,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa KPU berkomitmen mewujudkan data pemilih yang bersih, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan pemilu 2024 berjalan dengan lancar dan kredibel.
“Ini merupakan langkah penting untuk menjaga kepercayaan publik dan menjamin hak pilih setiap warga negara,” tambah Ramaon.
