Samarinda, infosatu.co – Korupsi tidak hanya mungkin terjadi di kantor-kantor pemerintahan. Korupsi bahkan sudah banyak menyeret pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) ke meja hijau. Uang yang ditilep bahkan mencapai miliaran rupiah.
Menyikapi fenomena itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Sektor Usaha di Ruang Mahakam, Kantor Pusat Bankaltimtara di Jalan Awang Long Samarinda, Rabu (21/6/2023).
Rakor dihadiri Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Ujang Rahmat, Kepala Biro Ekonomi Iwan Darmawan serta sejumlah pimpinan badan usaha milik daerah (BUMD) Kaltim, di antaranya dari Bankaltimtara, Perusda Melati Bhakti Satya, Perusda Bara Kaltim Sejahtera dan PT Jamkrida Kaltim. Kepala Satuan Tugas 3 Direktorat Anti Korupsi KPK Wahyu Hidayat mengatakan rakor sebagai implementasi program pencegahan korupsi yang terintegrasi dan diperlukan peran serta pemangku kebijakan dan dunia usaha untuk bersama-sama melakukan pencegahan korupsi.
“Kita lakukan diseminasi panduan pencegahan korupsi pada BUMD di Kaltim,” kata Wahyu Hidayat.
Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekda Provinsi Kaltim Ujang Rahmat mengatakan menyambut baik digelarnya Rakor Pencegahan Korupsi pada badan usaha di Kaltim.
“Kita harap dengan pengawasan dan pembinaan dari KPK, BUMD di Kaltim menjadi lebih mengerti dan berhati-hati dalam menjalankan aktivitas usahanya,” tandasnya.
Sebagai pelaku usaha ekonomi, BUMD diharapkan dapat menjadi penggerak perekonomian daerah dan menambah pendapatan asli daerah.
