Samarinda, infosatu.co – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kaltimtara Sofyan membuka kegiatan rapat koordinasi Pengadilan, Kementerian Hukum, Kejaksaan dan Kepolisian (Dilkumjakpol), Senin (6/12/2021).
Mengambil tema “harmonisasi dan sinergitas antar penegak hukum dalam upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan di tengah pandemi Covid-19”, rapat ini terselenggara di Aula Kanwil Kemenkumham Kaltim Jalan MT Haryono.
“Rapat koordinasi ini dimaksudkan untuk melakukan harmonisasi dan sinkronisasi pelaksanaan tugas antar instansi penegak hukum di wilayah Kaltim. Selain itu, untuk mewujudkan ASN yang berahlak dan bangga melayani,” ungkapnya.
Perlu diketahui, UPT Pemasyarakatan yang ada di Kaitimtara sejumlah 17 UPT seperti 9 Lapas, 4 Rutan, 3 Bapas, dan 1 Rupbasan.
Kemudian, total penghuni per Desember 2021 sebanyak 12.703 orang. Mayoritas penghuni kasus narkotika sebesar 8.952 atau 70,5 persen. Padahal kata Sofyan, kapasitas hunian se-Kaltimtara hanya sekitar 3.852 orang.
“Itu artinya, terjadi over kapasitas sejumlah 8.851 orang atau sekitar 229 persen dan ini patut menjadi perhatian semua pihak. Apalagi over kapasitas tingkat hunian amat sangat tinggi dan didominasi oleh kasus narkotika,” ucapnya.
Dalam kesempatan ini, ia menerangkan bahwa tujuan pemasyarakatan membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana.
Sehingga diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik serta bertanggung jawab.
Ia berharap, agar forum ini bisa menghasilkan ide-ide ataupun saran dalam menunjang keberhasilan program Lapas dan Rutan di Kaitimtara.
“Dalam forum yang baik ini kami mohon kepada seluruh pihak agar lebih meningkatkan sinergitas sebagai upaya mewujudkan tujuan pemasyarakatan di tengah pandemi Covid -19,” harapnya. (editor: irfan)
