Samarinda, infosatu.co – Komisi lll DPRD Samarinda menyoroti maraknya tambang batu bara illegal yang ada di Kota Tepian. Hal itu disampaikan Ketua Komisi lll DPRD Samarinda, Angkasa Jaya Djoerani saat ditemui di Sekretariat Dewan Jalan Basuki Rahmat, Kamis (3/11/2022).
Angkasa menilai, maraknya tambang tersebut berkaitan dengan penarikan izin yang tidak berkesesuaian. Sebab Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan wewenang pemerintah pusat.
“Ada regulasi yang memang tidak bersesuaian. karena IUP itu semua di tarik ke pusat, di provinsi tidak lagi mengeluarkan IUP,”ucapnya.
Politikus PDI-P memaparkan banyaknya permintaan batu bara mengakibatkan tambang batu bara illegal pun kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Dan ini dapat mengakibatkan kerusakan lingkungan yang tak berkesudahan.
“Sementara kebutuhan batu bara meningkat target dari pusat menambah kuota batu bara sehingga perusahaan besar keteteran karena permintaan yang cukup besar, akhirnya terjadi penambangan secara illegal, tapi tidak semua kita sisir,” jelas Angkasa.
Kata dia, dalam proses penggalian tambang batu bara masih saja di temukan adanya tambang yang illegal dengan berbagai motif, seperti yang sering terjadi pematangan lahan namun belakangnya ada galian batu bara.
“Ternyata ada beberapa izin galian C yang mungkin tidak memiliki izin tapi itu masih berjalan. Kami kemarin kelapangan yang motifnya itu ada pematangan lahan, kita ke sana tapi ada penggalian. Pas ditanya jawabnya tidak ada, dan duluan di setop,” terangnya.
Ia kembali menegaskan untuk tidak melakukan aktivitas tambang batu bara secara illegal, lantaran dampaknya sangat merugikan masyarakat dan lingkungan.
