Samarinda, infosatu.co – Komisi IV DPRD Samarinda terus menggodok Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (PPKK).
Tujuannya tidak lain untuk mencegah terjadinya permasalahan dalam keluarga. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi IV DPRD Samarinda Sri Puji Astuti.
Di antaranya pengatasi persoalan yang kerap kali terjadi seperti kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya terhadap perempuan dan anak, perceraian, stunting, pernikahan dini, serta tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
“Perda ini ya tentu bisa menjadi langkah preventif untuk mengatasi permasalahan yang ada,” ungkapnya, Rabu (21/6/2023).
Puji berharap raperda yang nantin menjadi perda tersebut dapat memaksimalkan penanganan permasalahan keluarga di Kota Tepian.
Tidak hanya itu, juga diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kuat serta menjadikan keluarga di Samarinda lebih harmonis dan berkualitas.
“Yang paling utama saat ini sosialisasi yang efektif kepada masyarakat untuk mengedukasi mereka mengenai bahaya TPPO,” jelasnya.
Politikus Demokrat itu melihat bahwa faktor utama terjadinya tindak pidana ini adalah kemiskinan. Sehingga diperlukan langkah untuk memberantas kemiskinan.
Puji juga mengungkapkan pentingnya menjaga keutuhan rumah tangga dan keluarga, meningkatkan sosialisasi, melakukan upaya pencegahan, serta mengoordinasikan kerja sama lintas sektor, termasuk kepolisian dan stakeholder terkait.
“Hal ini menurut saya merupakan tindakan yang harus diambil secara bersama-sama,” pungkasnya.
