Samarinda, infosatu.co — Wacana pembenahan sistem pengadaan kebutuhan sekolah kembali mencuat di DPRD Kota Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim).
Ketua Komisi IV Novan Syahronny Pasie mengusulkan agar Pemerintah Kota (Pemkot) menanggung biaya pengadaan seragam batik dan pakaian olahraga untuk siswa yang berasal dari jalur afirmasi atau keluarga tidak mampu.
Menurut Novan, dua jenis seragam itu termasuk kebutuhan utama yang sulit diakses di luar sekolah karena desainnya yang berbeda di tiap satuan pendidikan.
“Kalau pakaian putih biru dan pramuka masih bisa dicari di luar. Tapi kalau batik dan olahraga tidak bisa karena tiap sekolah punya ciri khas sendiri,” ungkap Novan.
Ia juga menggarisbawahi bahwa beban pembiayaan yang bersumber dari koperasi kerap memberatkan orang tua siswa, apalagi tanpa adanya regulasi harga yang jelas.
Selain itu, tidak jarang koperasi menjual item tambahan seperti sampul rapor, tes psikologi, hingga polis asuransi yang menurutnya belum tentu dibutuhkan apalagi ketika perlindungan kesehatan telah dijamin melalui BPJS.
“Kalau tidak ada standarisasi, koperasi bisa menjual dengan harga sekehendaknya. Ini yang harus dicegah,” tegas Novan.
Selain menyuarakan subsidi untuk seragam batik dan olahraga, ia jugaa mendesak pentingnya regulasi sebagai panduan operasional koperasi di sekolah.
Dengan regulasi tersebut, sekolah diharapkan tidak mengambil kebijakan sepihak yang bisa membebani orang tua.
“Kalau regulasi ini ada, bisa menjadi acuan sekolah, dan orang tua tidak ragu menyampaikan keluhan,” ucapnya.
Novan memastikan bahwa DPRD mendukung langkah Disdikbud yang kini tengah menyusun aturan dan skema subsidi pendidikan.
Namun, ia berharap perhatian utama difokuskan pada pemenuhan kebutuhan seragam batik dan olahraga yang memang tidak tersedia secara umum di pasaran.
“Kalau bisa ini dicover pemerintah, itu cukup membantu. Terutama bagi anak-anak dari jalur afirmasi. Untuk siswa lain bisa dibahas di tahun anggaran berikutnya,” pungkasnya.
