Berau, infosatu.co – Komisi lll DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) menyambangi PT Berau Cool yang berada di Kabupaten Berau pada Kamis, 15 Mei 2025.
Kunjungan tersebut sebagai komitmen DPRD dalam mengawasi dampak sosial dan lingkungan dari kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
Rombongan Komisi III dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis didampingi Ketua Komisi III Abdulloh, Sekretaris Komisi III Abdurahman KA, serta anggota komisi lainnya.
Yaitu Sugiyono, Subandi, Baharuddin Muin, Husin Djufri, Arfan, Abdul Rakhman Bolong, dan Syarifatul Sya’diah.
Pihaknya diterima langsung oleh General Manager Operation Support and Relations PT Berau Coal, Cahyo Andrianto beserta jajaran manajemen di kantor pusat perusahaan.
Dalam dialog yang berlangsung, Komisi III menyoroti pentingnya pelaksanaan CSR dan PPM yang tidak hanya bersifat formalitas, tetapi benar-benar berdampak pada kesejahteraan masyarakat sekitar tambang.
Selain itu, aspek perlindungan lingkungan menjadi perhatian utama, mengingat aktivitas pertambangan kerap menimbulkan risiko ekologis seperti kerusakan lahan, pencemaran air, dan hilangnya sumber mata pencaharian warga.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis menegaskan bahwa DPRD sebagai lembaga legislatif memiliki fungsi pengawasan, terutama terhadap perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah.
Menurutnya meskipun perizinan pertambangan berada di tangan pemerintah pusat, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah provinsi tetap memiliki peran dalam mengawasi dampak operasional perusahaan terhadap daerah.
“Pengawasan ini kami lakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan PT Berau Coal telah sesuai dengan regulasi dan tidak menimbulkan kerugian sosial maupun ekologis bagi masyarakat sekitar,” katanya.
“Perusahaan juga harus terbuka dan transparan dalam pelaporan pelaksanaan CSR serta menyelaraskan programnya dengan kebutuhan masyarakat lokal,” ujar Ananda.
Pihak DPRD pun berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi dasar evaluasi lebih lanjut dan mendorong terciptanya hubungan yang seimbang antara kepentingan industri dan kesejahteraan masyarakat Berau.
